Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat diisukan bakal masuk dalam jajaran kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isu tersebut muncul seiring wacana perombakan atau reshuffle kabinet, di tengah kasus hukum yang diduga melibatkan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Partai Gerindra menilai hal itu adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara.

Baca juga: Sekjen PSI Belum Dengar soal Isu Reshuffle Kabinet: Saya Cek Grup Kabinet Masih Normal Saja

"Itu sepenuhnya kewenangan presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan sebagainya," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Lagi pula, dikatakan Muzani, Partai Gerindra belum mendengar wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

Baca juga: Respons NasDem Presiden Jokowi Bakal Reshuffle Menteri yang Bermasalah

"Sehingga kalau presiden merasa perlu melakukan hal itu tentu itu bagian dari kewenangan presiden," tandasnya.

Sebelumnya isu perombakan kabinet santer terdengar akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Sejumlah nama Menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi bahwa reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.

Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum diantaranya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK pun telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

Selain SYL ada juga Menpora Dito Ariotedjo yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo.

Ia disebut oleh saksi mahkota yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dito disebut menerima aliran dana untuk mengamankan perkara kasus korupsi BTS 4G Kominfo.