Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berbagi praktik baik tentang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di kancah internasional. 

Tepatnya, dalam Pertemuan Dewan Tahunan ke-27 Partners in Population and Development (PPD) dan Konferensi Internasional Antar Kementerian Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan bidang Kependudukan dan Pembangunan yang digelar di Zimbabwe.

Keberhasilan Program KB berpengaruh terhadap perubahan positif demografi Indonesia.

Terutama penurunan tingkat kesuburan secara nasional secara signifikan, yang ditandai dengan penurunan TFR (total fertility rate) sebesar 2,1 anak per perempuan. 

Indonesia telah mengintegrasikan faktor kependudukan ke dalam strategi ekonomi dan pembangunan.

Mempercepat laju pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kependudukan dan peningkatan kualitas hidup.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) yang diwakili Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. pada Senin (09/10/2023) waktu Zimbabwe.

Baca juga: BKKBN Ungkap Pola Asuh Orangtua Jadi Faktor Utama Penyebab Stunting

"Saya ingin menegaskan kembali komitmen berkelanjutan Indonesia, sebagai salah satu pendiri PPD (Partners in Population and Development), dalam meningkatkan dan mempromosikan peran di tingkat nasional, regional, dan global," ungkapnya pada keterangan resmi, Selasa (10/10/2023). 

PPD merupakan Inter-Governmental Organization untuk memperluas dan meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, kependudukan, dan pembangunan.

Indonesia adalah salah satu negara prakarsa terbentuknya PPD yang didirikan pada tahun 1995 dan BKKBN sebagai focal point. 

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) merupakan PPD Board dan Exco Indonesia.

Pada tahun 2020, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 9 Executive Committee PPD/ Dewan Eksekutif PPD periode 2021-2023. 

BKKBN dipilih oleh negara-negara anggota PPD sebagai Treasurer/Keuangan saat pertemuan the 25th PPD Annual Board Meeting tanggal 16 Oktober 2020.

Komite Eksekutif periode 2021-2023 terdiri dari 9 negara.

Yaitu Afrika Selatan (Ketua), Cina (Wakil Ketua), Sekretaris (Tunisia), Bendahara (Indonesia), India (Anggota), Benin (Anggota), Kenya (Anggota), dan Meksiko (Anggota).

Lebih lanjut Hasto mengungkpakan bahwa Indonesia telah meluncurkan serangkaian kerangka hukum.

Di antaranya terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana, pembangunan berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2021-2025, lemerintah menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat agenda pembangunan kependudukan nasional.

Berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat. 

Pada tahun 2021, Indonesia melanjutkan komitmennya menurunkan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Usaha ini dilakukan melalui peningkatan kesehatan reproduksi, penurunan 3 angka nol terkait kematian ibu dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi.

"Serta kekerasan terhadap perempuan. dan anak perempuan, pernikahan dini, dan praktik-praktik berbahaya lainnya,” tutupnya.