TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, menyebutkan pemerintah sudah bertindak tegas dalam penanganan konflik di Israel-Hamas yang kini tengah terjadi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah memberikan pernyataannya dan menyerukan untuk menghentikan kekerasan hingga mencari solusi damai antara kedua belah pihak.

"Sikap pemerintah kita sudah sangat tegas, presiden sudah kasih statement, kita benar-benar menyerukan segera penghentian kekerasan, penghentian konflik, dan segera mencari solusi-solusi damai, negosiasi," ungkapnya saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (11/10/2023).

Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut, juga berpendapat mengenai beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mau dievakuasi atau meninggalkan wilayah itu.

Menurut Prabowo, alasan mereka itu karena merasa masih punya tanggung jawab di sana.

"Pelayan kesehatan dan sebagainya," kata Prabowo. 

Baca juga: Konflik Israel-Hamas: Rumah Sakit di Gaza Kewalahan, Korban Tewas di Palestina Mencapai 770 Orang

Sebagai informasi, hingga Selasa (10/10/2023), korban tewas di kedua sisi sudah mencapai 1.908 orang.

Konflik tersebut, kembali pecah di wilayah yang diduduki Israel setelah ada serangan mendadak oleh milisi Hamas pada Sabtu (7/11/2023) lalu.

Kemudian, serangan itu dibalas Israel dengan gempuran ke Jalur Gaza, daerah yang dikuasai Hamas.

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Proaktif Sikapi Perang Israel-Hamas

Turut menanggapi konflik yang tengah terjadi ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta agar pemerintah Indonesia lebih bertindak cepat dalam menangani perang yang terjadi tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

"Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif," kata Mu'ti saat jumpa pers di Kantor PPP Muhamadiyah, Jakarta, Rabu.

Baca juga: HNW Desak Pemerintah Indonesia Mengambil Sikap Terhadap Konflik Israel-Palestina

Mu'ti pun menyoroti upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat langkah kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi masyarakat (Ormas) Islam lainnya.