TRIBUNNEWS.com - Eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), lagi-lagi meminta publik agar tak menghakimi dirinya dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pernyataan ini disampaikan Syahrul Yasin Limpo usai konferensi pers di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/10/2023) malam.

Syahrul Yasin Limpo juga berharap publik mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence.

“Saya berharap jangan saya dihakimi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan termasuk ke Kementan,” kata Syahrul Yasin Limpo, Jumat, dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, eks Gubernur Sulawesi Selatan ini menegaskan ia juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada.

Baca juga: Uang yang Diberikan SYL Ternyata untuk Bantuan Bencana Alam, NasDem Tak Tahu dari Hasil Korupsi

Ia pun lantas meminta kesempatan untuk membuktikan keterlibatan dirinya dalam dugaan korupsi di Kementan.

"Saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Mohon diberi kesempatan untuk itu," sambung dia.

Syahrul Yasin Limpo mengakui, pemeriksaan yang dijalaninya selama dua malam di KPK, membuat dirinya merasa kelelahan.

Meski demikian, ia memuji KPK yang dianggapnya bersikap profesional dalam menangani kasus yang menjeratnya.

"Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun dua malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan," urai Syahrul Yasin Limpo.

Ia kemudian menegaskan dirinya akan mengikuti semua proses hukum yang ada.

Syahrul Yasin Limpo juga meminta supaya dirinya diberi kesempatan untuk berproses dengan baik dalam peradilan.

"Saya akan mengikuti semua proses hukum yang ada, dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada."

"Biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan," pungkasnya.

Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo juga sempat meminta publik agar tak menghakiminya.

Hal ini disampaikan Syahrul Yasin Limpo usai menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Mentan, Kamis (5/10/2023).

"Saya berharap jangan ada stigma menghakimi saya dulu, karena tentu biarkan proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi," ujarnya saat itu.

Baca juga: Kapolrestabes Semarang Menghilang Usai Diperiksa 7 Jam soal Dugaan Pemerasan yang Menyeret SYL

Ada Aliran Dana Miliaran Rupiah ke NasDem

Dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan lembaga anti-rasuah menemukan adanya aliran uang miliaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo ke NasDem.

Uang miliaran itu, kata Alex, diberikan untuk kepentingan partai.

"Sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami," ucap Alex saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat malam.

Namun, Alex tidak membeberkan nominal aliran uang ke NasDem tersebut.

Alex hanya bilang tim penyidik KPK akan terus menelusuri aliran uang itu dalam proses penyidikan.

"Kita ke depannya akan mengecek rekening yang bersangkutan. Ke mana saja aliran dana itu mengalir," tegasnya.

Selain ke NasDem, uang hasil gratifikasi dan pemerasan juga digunakan Syahrul Yasin Limpo untuk keperluan pribadi.

Di antaranya adalah untuk cicilan pembelian mobil Alphard, perbaikan rumah, tiket pesawat, hingga perawatan wajah untuk keluarga Syahrul Yasin Limpo.

"Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui oleh KS (Kasdi Subagyono) dan MH (Muhammad Hatta)."

"Yaitu untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat keluar bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah," urai Alex.

"Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci senilai miliaran rupiah," imbuh dia.

Bukti Komunikasi SYL Tak akan Hadiri Pemeriksaan KPK

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Syahrul Yasin Limpo diketahui mangkir dari jadwal pemeriksaan KPK pada Rabu (11/10/2023), dengan alasan hendak menjenguk lebih dulu sang ibu di Sulawesi Selatan.

Baca juga: Sikap Santai Jokowi soal Syahrul Yasin Limpo Dijemput Paksa, Sementara NasDem akan Lapor Surya Paloh

Karena itu, ia kemudian meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Jumat (13/10/2023).

Tetapi, KPK baru-baru ini menemukan bukti komunikasi Syahrul Yasin Limpo yang mengatakan tak akan hadir pada pemeriksaan Jumat hari ini.

Bukti itu ditemukan tim penyidik KPK dalam alat komunikasi yang diamankan dalam operasi penangkapan Syahrul Yasin Limpo, Kamis (12/10/2023).

“Diperoleh dari komunikasi yang ada pada alat komunikasinya itu tidak akan menghadiri panggilan di hari ini (Jumat),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jumat.

Asep melanjutkan, penyidik KPK telah memantau pergerakan Syahrul Yasin Limpo sejak Rabu, saat politisi NasDem itu menyatakan tidak memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka yang pertama.

Saat itu, Syahrul Yasin Limpo meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang dengan alasan ingin berpamitan dengan orangtuanya di kampung halaman.

“Kami tentunya memantau perjalanannya,” kata Asep sambil mengatakan KPK memantau pergerakan Syahrul Yasin Limpo yang menggunakan penerbangan terakhir pada Kamis dini hari.

Selain itu, Asep menambahkan, KPK juga mempertimbangkan peristiwa Syahrul Yasin Limpo yang sempat hilang ketika melakukan perjalanan dinas di Eropa.

Syahrul Yasin Limpo saat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan rumah dinasnya digeledah penyidik.

Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi, mengaku hilang kontak dengan Syahrul Yasin Limpo.

“Sebetulnya kami juga menjadi khawatir karena hal tersebut dan juga beberapa (orang) termasuk di kementeriannya sendiri itu sedang mempertanyakan. Kami khawatir (kabur),” pungkas Asep.

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo bersama dua anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Dua anak buah Syahrul Yasin Limpo adalah Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH).

Untuk Syahrul Yasin Limpo, selain kasus dugaan penerimaan gratifikasi, ia juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan.

KPK menduga Syahrul Yasin Limpo mengarahkan Kasdi dan Hatta untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon I.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama/Yohanes Liestyo, Kompas.com/Irfan Kamil/Syakirun Ni'am)