Hanya dua hal yang dia akui: penyerahan Rp 500 juta per bulan ke eks Menkominfo Johnny G Plate dan biaya safari rombongan Kementerian Komnfo yang bersumber dari BAKTI.

Mendengar Anang Latif yang terus mengelak, jaksa penuntut umum (JPU) tak bisa menahan kesalnya.

Anang Latif sebagai terdakwa memang memiliki hak ingkar. Oleh sebab itu, jaksa tak memaksanya untuk mengaku.

Namun di momen itu, jaksa sempat berkelakar, memastikan Anang Latif dalam kondisi sehat dan tidak "kepentok" saat berangkat ke pengadilan.

Baca juga: Di Sidang Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo, Johnny G Plate: Saya Menindaklanjuti Arahan Presiden

"Saudara saksi, dalam hal ini saudara sebagai saksi dan juga sebagai terdakwa. Oke saudara mempunyai hak ingkar silakan, bebas, kami tidak akan memaksa saudara. Keterangan saudara tidak banyak ingat, tadi jalan ke sini nggak jatuh kepentok kan? Aman?" kata jaksa.

Dalam perkara ini, Anang Latif merupakan satu di antara enam terdakwa.

Bersamanya, turut dimeja hijaukan pula: eks Menkominfo, Johnny G Plate; Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali.

Enam terdakwa itu telah dijerat dugan tindak pidana korupsi.

Namun khusus Anang Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan juga dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mereka yang dijerat korupsi, dikenakan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian yang dijerat TPPU dikenakan Pasal 3 subsidair Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.