Beredar Video Jokowi Fasih Berbahasa Mandarin, Pakar Pastikan Itu Hoax
Beredar video menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut fasih berbahasa Mandarin viral di media sosial baru-baru ini. Pakar sebut itu hoaks.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menanggapi beredarnya video menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut fasih berbahasa Mandarin yang viral di media sosial baru-baru ini.
Dalam video, tampak Jokowi mengenakan setelan jas sedang berpidato dengan mengucapkan bahasa yang terdengar seperti bahasa Mandarin.
Emrus memastikan video tersebut adalah berita bohong atau hoax.
“Harusnya pidato yang disampaikan harus pidato yang aslinya dalam bentuk teks. Sehingga pengakses atau penonton berita tersebut dapat mengontrol apakah memang yang disampaikan dalam bentuk lisan sama dengan bentuk tertulis,” ungkap Emrus kepada Tribunnews, Kamis (26/10/2023).
Emrus juga telah menemukan video asli yang direkayasa.
Baca juga: Saat Petinggi PDIP Ramai-ramai Mulai Kritik Pemerintahan Jokowi Usai Prabowo-Gibran Daftar ke KPU
Video asli pidato Jokowi diunggah kanal YouTube The U.S. - Indonesia Society (USINDO) pada 13 November 2015 dengan judul 'Oct. 26, 2015 - President Jokowi Delivers Speech at Gala Hosted by USINDO, US Chamber, and USABC'.
Dikutip dari Setkab, saat itu Presiden Jokowi tengah melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat.
Salah satu agendanya ialah bertemu Presiden AS saat itu, Barack Obama.
Di lihat dari sisi komunikasi politik, kata Emrus, video hoaks itu menimbulkan multitafsir.
“Seolah-olah Bapak Joko Widodo adalah bagian daripada kekuatan kepentingan ekonomi yang ada di China atau Tiongkok,” ujarnya.
Baca juga: Respons Bobby Nasution soal Keluarga Presiden Jokowi yang Dilaporkan ke KPK
Emrus mengingatkan Kemenkominfo untuk menghapus video tersebut dari berbagai platform media sosial.
Ia juga meminta Kemenkominfo juga harus memberikan stempel hoaks terhadap video tersebut.
“Kementerian Komunikasi dan informasi harus secara masif menjelaskan hal tersebut kepada publik,” imbuhnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto)