Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menceritakan perjalanan partainya melakukan transformasi sejak menjadi oposisi pada era orde baru (Orba) hingga sekarang.

Hal itu disampaikan Hasto saat menerima delegasi Council of Asian Liberal and Democrats (CALD Party) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (28/10/2023). 

Hasto memulai bercerita perjalanan PDIP melakukan transformasi sejak tahun 2000. Saat itu, PDIP telah melakukan pelembagaan. 

Namun dia menyebut partai hanya mampu mengembangkan struktur sampai ke tingkat desa. 

Baca juga: Ahmad Basarah Pakai Baju Hitam, Sekjen PDIP Bilang Karena Nepotisme Lahir Kembali

Hasto menjelaskan pada tahun 2002, pelatihan nasional diselenggarakan untuk pertama kalinya, setelah hampir 32 tahun berada di bawah pemerintahan Orba.

"Pada tahun 2005 kami mengisi struktur tersebut dengan kader-kader dari pelatihan sejak tahun 2002," kata Hasto di lokasi.

Selanjutnya dia menuturkan pada tahun 2010 posisi politik PDIP dirumuskan sebagai partai ideologi berdasarkan Pancasila yang mengambil jalur nasional dan rakyat.

Pada tahun itu seluruh platform partai berhasil dirumuskan. Mulai dari Visi-misi dan agenda strategis partai disusun berdasarkan ajaran Trisakti Bung Karno.

"Prinsip Trisakti ini menggambarkan tekad untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri sendiri, berswasembada di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujar Hasto.

Di periode itu juga dirumuskan sikap politik yang sangat penting bahwa mengurus partai sama dengan mengurus negara.

Lalu, Hasto menyebut pelembagaan partai dilanjutkan di tahun 2015 pada Kongres partai keempat yakni merumuskan platform partai untuk meletakkan landasan Trisakti Soekarno. 

"Pada periode 2014-2019, PDIP menduduki pemerintahan setelah pada dua periode sebelumnya mengambil sikap menjadi oposisi di pemerintahan," ucap Hasto.

Menjelang Kongres di tahun 2015, PDIP melakukan perubahan mekanisme penetapan ketua, sekretaris, dan bendahara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari pemilihan langsung ke sistem merit.