Kepala BKKBN: ASN Harus Paham Demografi dan Kependudukan
Kepala BKKBN mengatakan ASN adalah pelayan untuk masyarakat yang merupakan bagian dari demografi itu sendiri.
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) berpesan setiap aparatur sipil Negara (ASN) harus bisa memahami persoalan demografi dan kependudukan di Indonesia.
ASN adalah pelayan untuk masyarakat yang merupakan bagian dari demografi itu sendiri.
Hal ini ia ungkapkan pada Seminar Nasional ASN Peduli Kependudukan (ASNPK) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor Sumedang, Selasa (31/10/2023).
"Sebagai ASN, pelayan masyarakat, kita menghadapi masyarakat yang ekspektasinya sangat tinggi. Ada perubahan demografi gaya hidup dan perkembangan di tengah masyarakat inilah tantangan kita yang nyata,"ungkapnya di Jatinangor Sumedang, Selasa (31/11/2023).
Menurut Hasto, ASN harus melek tentang kependudukan.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penduduk itu berkualitas, tidak hanya kuantitas.
“ASN adalah motor penggerak dari kesadaran masalah kualitas penduduk. Sehingga harus tahu betul bahwa kita harus meningkatkan IQ kita. Kita harus kerja keras, mencetak generasi yang unggul,” tegasnya.
Masalah Kompleks yang Masih Dihadapi Indonesia
Pada kesempatan yang sama hadir juga Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo.
Ia sepakat dengan Hasto. Terlebih, ada masalah kompleks yang masih dihadapi Indonesia.
Misalnya, kemiskinan. Hadi mengatakan jika pada 2022, kemiskinan Indonesia masih 9,23 persen.
Kemudian tingkat pengangguran mencapai 5,86 persen atau kurang lebih 8,42 juta.
"Dan kalau kita lihat data dari BKKBN, memang penduduk yang produktif saat ini 69,28 persen, ini antara umur 15-64 tahun. Namun kalau dilihat dari yang non produktif masih ada 30,72 persen," kata Hadi.
Ini menunjukkan angka ketergantungan ada di 44,33.
Artinya bahwa satu tenaga atau individu yang produktif masih menanggung 44 sampai 45 tenaga non produktif.
"Ini adalah suatu hal yang menjadikan beberapa permasalahan ke depan yang harus kita pikirkan baik selaku ASN maupun seluruh komponen bangsa," kata Hadi.
