TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjabarkan sejumlah prioritas implementasi untuk meningkatkan kemampuan TNI yang responsif terhadap setiap perkembangan lingkungan strategis.

Ia mengatakan untuk itu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

Pertama, kata dia, terkait potensi konflik di Laut China Selatan perlu peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna.

Karena satuan tersebut, kata dia, memiliki peran vital untuk menciptakan detterent effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini kita atau early warning system. 

Baca juga: Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Kapolri Antar Jenderal Agus Subiyanto Fit and Proper Test

Hal tersebut disampaikannya saat penyampaian visi dan misi dalam rangkaian fit and proper test dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II kompleks parlemen Senayan Jakarta pada Senin (13/11/2023).

"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua. Pendekatan smart power yang merupakan kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus.

Hard power, kata dia, dilakukan melalui siaga tempur untuk menghadapi kombatan dalam penegakan hukum.

Pendekatan soft power, lanjut dia, dilakukan dengan mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. 

Pendekatan soft power tersebut, kata dia, juga dilakakan secara bersama-sama bersinergi antara TNI dengan semua kementerian lembaga serta para pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Di Hadapan Komisi I DPR, Jenderal Agus Subiyanto Beri Jaminan TNI Netral di Pemilu 2024

Sedangkan diplomasi militer, lanjut dia, dilakukan dengan menginisiasi kegiatan latihan bersama, patoli terkoordinasi, atau pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan. 

Diplomasi militer tersebut, kata Agus, bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antarprajurit serta menciptakan persamaan pandangan tentang pendekatan dalam menyelesaikan masalah di Papua.

"Kemudian berkaitan dengan pesta demokrasi Pemilu 2024, saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu sekaligus akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama," kata dia.

"Sehingga kelangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik tetap terjaga," sambung dia.

Soal konflik horizontal, Agus akan lebih mengutamakan upaya meredam potensi konflik yang ada dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI untuk mengoptimalkan kemampuan teritorial dalam rangka deteksi dini, cegah dini, dan penanggulangan dini bersama aparat keamanan lainnya. 

Sedangkan untuk merespons banyaknya potensi bencana alam di Indonesia, kata dia, TNI akan mengedepankan upaya preventif, mitigasi, dan kemampuan reaksi cepat di seluruh daerah rawan bencana. 

"Tentunya kemampuan tersebut harus dilatih secara terus menerus, namun demikian kita tidak bisa mengesampingkan perlunya pemenuhan perlengkapan penanggulangan bencana sehingga hasil yang dicapai akan lebih optimal," kata Agus.