Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pk Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai dan Pj Gubernur Bangka Belitung Safrizal untuk menyelesaikan perjanjian hibah daerah terkait dengan persiapan Pemilu 2024.

"Beberapa data yang kami catat belum semua daerah menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah kepada KPUD Bawaslu daerah, TNI Polri dan juga untuk linmas," kata Tito di kantor Kemendagri, Senin (13/11/2023).

Dia mengingatkan bahwa untuk Pilpres dan Pileg memang biaya APBN.

"Sedangkan untuk Pilkada sepenuhnya dari APBD," kata dia.

Tito mencatat pada Januari lalu, sudah dikeluarkan surat edaran soal dana Pillkada diambil dari APBD 2023 sebesar 40 persen.

"Kemudian tahun depan 60 persen dari APBD 2024. Tujuannya adalah agar tidak terjadi beban berlebihan semua anggaran Pilkada diambil dari APBD 2024," kata dia

Hal itu, dikatakan Tito, akan berakibat pada sektor yang lain.

"Kalau daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya kuat seperti Jakarta Banten bisa dipenuhi, tapi untuk daerah-daerah Papua pegunungan saya paham lebih banyak dari transfer pusat," kata dia.

"Oleh karena itu tolong segera untuk dialokasikan anggaran untuk Pilkada tahun depan 40 anggaran 2023," kata dia.