TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada pertengahan November 2023 mengungkap sebanyak 361 juta anomali traffic atau serangan siber terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023.

Bedasarkan data National Security Operations Center atau NSOC di BSSN, tiga teratas jenis anomali traffic, masing-masing malware activity sebesar 42,79 persen, trojan activity 35,40 persen dan information leak 9,35 persen.

Serangan cyber pada sektor keuangan didominasi malware dan trojan activity.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, mengatakan sebanyak 207 dugaan insiden kebocoran data terdeteksi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dari jumlah itu, administrasi pemerintahan menjadi sasaran terbanyak dengan angka 55 persen.

Ratusan juta anomali traffic atau serangan siber ke Indonesia tersebut dipandang sebagai sinyal kuat pentingnya keberadaan internet yang independen dan tertutup untuk melindungi jaringan dan masyarakat dari pelaku kejahatan internet.

Ahli keamanan siber Indonesia, Ahmad Faizun mendorong pemerintah untuk mengadopsi cara Rusia dan Cina menciptakan kemandirian internet untuk mengantisipasi berbagai persoalan menyangkut siber.

Faizun berpendapat pemerintah sepatutnya mulai merancang dan menerapkan protokol internet independen yang berlaku untuk bisnis dan pejabat pemerintah di Indonesia untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet.

Pemerintah kata dia, bisa memulai dari awal atau memodifikasi dan meningkatkan protokol independen aman yang tersedia seperti TLS, IPsec, SSH, PGP, TOR.

Protokol independen yang aman penting untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet.

“Mereka digunakan oleh berbagai organisasi, termasuk bisnis, pemerintah, dan individu. Dengan menggunakan protokol independen yang aman, pengguna internet di Indonesia dapat membantu melindungi privasi dan keamanan online mereka. Kita harus segera memulainya, sebelum kita menjadi terlalu terbuka lebar dan mudah menjadi sasaran penyerang global, baik peretas swasta atau lembaga pemerintah asing," ujar Faizun kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

Adapun internet mandiri pada industri keuangan dapat mulai diwujudkan dengan dukungan teknologi biometrik yang saat ini banyak digunakan di Indonesia.

Pemerintah dapat mengadopsi kerangka Zero Trust dalam transaksi online. Dengan menggunakan e-KTP yang terhubung dengan Dukcapil atau badan lain, aktivitas dilakukan menggunakan internet dapat terverifikasi.

Kegiatan yang menggunakan internet pun dapat diketahui dengan pembatasan kegiatan berdasarkan kebutuhan.

Teknologi yang disebut eKYC ini kata Faizun dapat dikombinasikan dengan teknologi internet independen aman yang dikembangkan oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia.