Kasus Suap Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, KPK Maraton Penggeledahan Selama 2 Hari
Dari lokasi-lokasi itu KPK menyita sejumlah alat bukti yang bisa membuat terang dugaan perbuatan rasuah Puji Triasmoro dkk.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan untuk mencari bukti tambahan terkait suap yang diduga dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro dan kawan-kawan.
Kali ini, tim penyidik KPK menyasar sejumlah lokasi di Bondowoso dan Surabaya.
Penggeledahan dilakukan selama dua hari, Rabu, 22 November 2023 hingga Kamis, 23 November 2023.
"Kamis (23/11) dan Rabu (22/11), tim penyidik KPK telah selesai menggeledah beberapa tempat yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kota Surabaya, Jawa Timur," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).
Lokasi yang digeledah penyidik KPK adalah kantor dan kediaman dari para pihak swasta yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini.
Namun, tak dirinci lebih lanjut mengenai tempat spesifik yang dituju oleh tim penyidik KPK.
"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen dari beberapa proyek termasuk data file elektronik. Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan," kata Ali.
Sejauh ini, sejak Minggu, 19 November 2023 hingga Selasa, 21 November 2023, KPK telah melakukan upaya geledah di sejumlah lokasi untuk mengusut kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso.
Tempat dimaksud yakni kantor Kejari Bondowoso, rumah Kajari Bondowoso Puji Triasmoro, kantor Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Pemkab Bondowoso, kantor Pemkab Bondowoso, dan rumah dinas Bupati Bondowoso.
Dari lokasi-lokasi itu KPK menyita sejumlah alat bukti yang bisa membuat terang dugaan perbuatan rasuah Puji Triasmoro dkk.
Latar Belakang Kasus
Kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 15 November 2023.
Dalam giat operasi senyap itu tim penyidik KPK mengamankan uang sebesar Rp225 juta.
Setelah proses gelar perkara, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Yakni Kajari Bondowoso Puji Triasmoro, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen, serta dua pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan dan Andhika Imam Wijaya.
Kasus berawal ketika Kejari Bondowoso mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik Yossy dan Andhika.
Alexander atas perintah Puji lalu melakukan penyelidikan terbuka atas dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.
Selama proses penyelidikan berlangsung, Yossy dan Andhika melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan Alexander dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan.
Menindaklanjuti keinginan Yossy dan Andhika tersebut, selanjutnya Alexander melaporkan pada Puji. Puji menanggapi serta memerintahkan Alexander untuk dibantu.
Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara Yossy dan Andhika dengan Alexander sebagai orang kepercayaan Puji untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi.
KPK mensinyalir uang yang telah diserahkan kepada Alexander dan Puji sejauh ini sejumlah total Rp475 juta.
Sebagai tersangka pemberi suap, Yossy dan Andhika dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara sebagai penerima suap, Puji dan Alexander dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.