TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh Melanesia Albert Hama mendesak Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk meminta maaf buntut pernyataannya yang meminta orang Papua harus tahu diri lantaran Presiden Jokowi dianggap sudah banyak berbuat untuk Papua.

Albert menilai pernyataan Bahlil ini tidak pantas karena membuat tersinggung warga Papua dan masyarakat Suku Melanesia pada umumnya.

"Kami meminta saudara Bahlil untuk segera menyampaikan permintaan maaf di depan publik karena pernyataanya yang sudah membuat orang Papua marah, merasa  direndahkan. Dasar apa dia mengatakan orang Papua harus tahu diri?" ujar Albert Hama dalam keterangannya pada Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Tokoh Melanesia Kritik Menteri Bahlil Lahadalia yang Minta Orang Papua Tahu Diri

Albert Hama yang juga Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) ini mengatakan Bahlil Lahadalia jangan membalik-balikkan persoalan.

"Harusnya yang tahu diri adalah pemerintah dalam hal ini Presiden karena sudah mengambil banyak dari Papua tetapi sampai saat ini Papua tidak maju, justru mendapat diskriminasi, pelanggaran HAM. Itu kami orang Papua yang pantas bilang, eh ko pemerintah harus tahu diri," tegas Albert.

Dia menegaskan pernyataan Bahlil menimbulkan polemik baik di Papua maupun luar Papua karena dianggap tak pantas diucapkan.

Baca juga: Dituding Bentuk Relawan Prabowo-Gibran atas Instruksi Istana, Bahlil: Kayak Anak Kecil Diarahin

Dia meminta Bahlil jangan sampai memperkeruh situasi di Papua yang saat ini masih bergejolak.

"Jika Bahlil punya adab, punya etika dia harus segera tarik pernyataannya. Dia harus minta maaf. Itu permintaan kami. Jangan gara-gara omongan dia ini, Papua jadi makin runyam situasinya. Ingat Papua saat ini belum baik-baik saja," ucap Albert.

Maka itu Albert meminta agar Presiden Jokowi segera mengevakuasi Bahlil dengan mencopotnya dari jabatan menteri Investasi.

Pernyataan Bahlil jelas merendahkan harkat dan martabat orang Papua.

Sebelumnya Albert menilai pernyataan Bahlil sangat tidak pantas.

"Terus terang kami sangat tersinggung dengan pernyataan Bahlil itu. Memangnya kami orang Papua ini kenapa sampai harus diminta untuk tahu diri?" katanya.

Ketua Perkumpulan Masyarakat Adat Papua di Maluku Utara (PERMATA-MU) itu menegaskan Bahlil telah memberi contoh buruk sikap pejabat.

Dijelaskan Albert pola relasi antara pemimpin dan rakyat itu bukan soal rasa tahu diri dan negara atau pemerintah tidak boleh meminta rakyat tahu diri.