Dan Anggaran yang sudah diteken triliunan rupiah juga diusulkan untuk direstrukturisasi untuk pengembangan 14 kota di luar Pulau Jawa.

Tentu saja kritik Kubu Anies-Cak Imin ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN sudah sesuai amanat Undang-undang, dan bertujuan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pertanyaannya apakah isu IKN saat ini telah menjadi komoditas politik, utamanya bagi pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi?

Lebih lanjut akan kita bahas dalam program Talkshow Overview sore ini. 

(Tribunnews.com)