TRIBUNNEWS.COM - Upaya memperlancar proses perizinan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus diikuti dukungan pembiayaan dan pemasaran yang mumpuni agar langkah meningkatkan kinerja ekonomi rakyat itu dapat konsisten diwujudkan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribunnews, Jumat (1/12/2023).

"Sektor UMKM yang merupakan salah satu andalan perekonomian nasional harus menjadi perhatian bersama dalam upaya konsisten meningkatkan sektor ekonomi rakyat," ujarnya.

Berdasarkan laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit per 27 November 2023 mencapai 6,59 juta NIB, yang mana Sebesar 96,2 persen di antaranya diberikan kepada unit usaha mikro.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Kewirausahaan Harus Ditumbuhkan di Kalangan Muda Sejak Dini

Bank Indonesia mencatat, UMKM memiliki peran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses dalam pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran.

Menurut Lestari, dukungan secara menyeluruh terhadap sektor UMKM sangat diperlukan agar upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat segera direalisasikan.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar kementerian dan lembaga membangun sinergi dengan baik agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM untuk bertumbuh.

Dari catatan Kementerian Koperasi dan UKM, hingga saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47 persen.

Ia mengungkapkan, jika dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya sekitar 5 juta,  jumlah pengusahanya sudah mencapai 8,6 persen dari total populasi. Sedangkan Malaysia dan Thailand sudah di atas 4 persen, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10 persen-12% pelaku usaha dari populasi penduduk.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Peningkatan Daya Saing SDM Nasional Harus Menjadi Perhatian Serius Semua Pihak

Maka dari itu, Rerie berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu menerjemahkan setiap kebijakan di sektor UMKM tersebut dengan baik, agar semangat wirausaha masyarakat dapat terus ditumbuhkan.

Menurutnya, dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha di tanah air, maka akan berpotensi menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan perekonomian nasional. (*)