Polemik Ade Armando soal Dinasti Politik, Ditanggapi Ganjar hingga Dibayangi Sanksi PSI
Kontroversi pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando soal dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Nanda Lusiana Saputri
Grace menegaskan, pihaknya masih akan melakukan pembahasan internal terkait pernyataan Ade.
Ia pun menyinggung permohonan maaf dari Ade setelah pernyataannya menuai kecaman.
Menurut Grace, Ade tidak bermaksud menyinggung pemerintahan di DIY.
"Jadi, nanti saya rasa Mas Ketum akan membuat pernyataan," ungkapnya.
"Tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang."
Buntut pernyataan Ade, Kantor DPW PSI DIY juga diketahui telah digeruduk massa.
Tanggapan Sri Sultan HB X
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, turut menanggapi pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di DIY.
"Komentar boleh, komentar kok enggak boleh. Boleh saja."
"Hanya pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan," ujarnya di Kompleks Kepatihan, Senin (4/12/2023) dikutip dari TribunJogja.com.
"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," terang Sri Sultan HB X.
Diketahui, Ade Armando sebelumnya mengkritik kaus yang digunakan mahasiswa yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'
"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023).
Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan dinasti politik juga terjadi di DIY.