Pemerintah Akan Konsolidasi 2.700 Data Center Instansi Kementerian Lembaga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Komunikasi dan Media Massa, Prof Widodo Muktiyo mengatakan tujuan pemerintah membangun Pusat Data Nasional (PDN) untuk konsolidasi data.

Menurutnya, kehadiran PDN akan berimplikasi terhadap kemudahan masyarakat mengurus administrasi.

“Dengan adanya data center ini maka akan menjadi skala nasional ke depan bahkan akan ada Satu Data Indonesia,” kata Widodo dalam Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia yang digelar Tribun Network berkerjasama dengan Kominfo di Ballroom Ruby Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Widodo menilai data center juga bisa menjadi kekuatan baru bagi Indonesia.

Mengutip apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa data merupakan New Oil sumber yang berharga dan tidak terhingga.

“Di Indonesia ini sebenarnya sudah ada sekitar 2.700 data center dan masing-masing instansi pemerintah mengeluarkan anggaran untuk me-maintenance itu,” ucap Widodo.

Baca juga: Kemenkominfo: Data Strategis Pemerintah Wajib Ditempatkan di PDN

Dari 2.700 data center itu di antaranya dimiliki oleh 629 instansi, baik instansi yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat lokal.

Kemenkominfo juga mencatat ada lebih dari 24.000 aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan oleh instansi-instansi tersebut.

PDN nantinya akan menjadi ekosistem penyimpanan data untuk membantu kementerian dan lembaga.

Kemenkominfo mengatakan mereka akan mencoba mengakomodir semua teknologi yang dibutuhkan terkait PDN dan menyangkut urusan pemerintahan.

Sehingga adanya Pusat Data Nasional ini akan menciptakan efisiensi anggaran sebesar 50 persen.

Baca juga: Kemenkominfo Jamin Hacker Tidak Bisa Tembus Pusat Data Nasional di Cikarang

Dia memandang efisiensi anggaran itu menjadi crusial point untuk membuat ramping postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke depan.

Widodo menegaskan lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) proses menyamakan preseps stakeholder pemerintahan diharapkan bisa berjalan tanpa kekhawatiran.

Menurutnya, pengelolaan keamanan data ini akan diperkuat melalui peraturan yang dibuat Badan Siber Sandi Negara (BSSN).