Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus PDIP ini menegaskan Zulhas harusnya fokus pada bagaimana cara untuk menurunkan harga-harga bahan pokok.

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," kata Aria di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Baca juga: Kunjungi Semarang, Warga Keluhkan Bansos ke Ganjar Pranowo: Kok Saya Enggak Dapat?

Dia menilai pernyataan Ketua Umum PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) itu bentuk politisasi bansos.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menyebut partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

Aria menerangkan PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014-2019.

Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

Aria pun meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Sementara,  Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berharap agar bansos pada 2024 berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.

Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.

Karenanya PDIP mendukung penuh langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tuturnya.

Hasto menegaskan PDIP mendorong adanya perlindungan terhadap wong cilik sesuai tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ketiga, yakni Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara.

"PDIP menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Dia menjelaskan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin.

Hasto menyebut Ganjar-Mahfud sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.