Andi mencontohkan, mengenai data kekuatan pokok minimal atau minimum esential force (MEF) 2024 yang tidak tercapai, yakni di angka 65,4 persen dari target sebesar 79 persen.

Pihaknya memperoleh data tersebut dari situs web Kemenko Polhukam melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain itu, Andi menuturkan, pihaknya sebagian besar memperoleh data global dari lembaga-lembaga think tank.

Kemudian, ketika Ganjar menjabarkan alokasi anggaran belanja pertahanan dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) cenderung menurun, data tersebut diperoleh dari International Institute for Strategic Studies (IISS) London.

Berkaitan dengan data pertahanan tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengatakan, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak akan mau membuka data tersebut karena merupakan rahasia negara.

Pasalnya, menurut Nusron, menjaga suatu aspek yang menjadi rahasia negara merupaka suatu tantangan di negara demokrasi seperti Indonesia sebagai bagian dari transparansi.

Sementara, strategi pertahanan merupakan bagian dari kerahasiaan negara.

Nusron mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, proses di legislatif adalah sebuah solusi.

Dalam hal ini, Kemenhan memiliki mitra kerja yakni Komisi I DPR RI yang bisa menjadi pihak untuk menyampaikan transparansi kerja tanpa mengenyampingkan kerahasiaan negara.(*)