Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani memahami kekhawatiran publik soal dirinya yang kini menjadi Hakim MK.

Alasannya karena Arsul Sani berasal dari latar belakang politisi PPP sekaligus legislator DPR RI.

Kekhawatiran itu soal independensi dan imparsialitas hakim MK.

Dia memastikan bahwa setelah resmi menjabat hakim MK, dua hal tersebut akan  dipegangnya.

"Bahwa independensi dan impersialitas itu tidak ada pilihan lain kecuali harus dipegang kuat," kata Arsul seusia pengucapan sumpah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara Hari Ini

Dia mengatakan bahwa kepercayaan publik sebagai modal utama bagi lembaga yudisial seperti MK.

"Jadi modal utamanya ini harus dikuatkan secara terus-menerus dan tidak sebaliknya tergerus," tandas Arsul.

Dia mengakui bahwa tantangan tersebut tidak mudah. Namun, dirinya yakin hal tersebut bisa dicapai.

"Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kekompakan para yang mulia hakim konstitusi MK di bawah pimpinan Hakim Suhartoyo ini akan bisa rebound," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan oleh Arsul Sani.

Arsul Sani menjadi hakim MK menggantikan Wahiduddin Adams.

Pengangkatan Arsul Sani tersebut sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 102 P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945, serta berbakti pada nusa dan bangsa dengan sungguh-sungguh," kata Arsul Sani saat membacakan sumpah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024).