TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perusahaan teknologi asal Jerman SAP buka suara terkait dugaan skandal suap yang melibatkan pejabat Indonesia.

Diketahui dalam dokumen Departeman Kehakiman Amerika Serikat (AS) yang dirilis disebutkan bahwa perusahaan software itu menyuap pejabat dari 8 lembaga termasuk Kementerian dan BUMN.

"SAP sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang, dan penyelesaian terhadap isu-isu ini menutup semua masalah compliance yang diselidiki di Amerika Serikat dan Afrika Selatan," tulis keterangan yang dikutip website resmi, Jumat (19/1/2023).

SAP menyatakan bahwa kerjasama SAP dengan lembaga yang diisukan terlibat isu suap itu sudah berakhir sejak lima tahun yang lalu, termasuk pula komunikasi dengan para mantan pegawai SAP dan mitra juga tidak pernah lagi terjalin.

"Perusahaan telah berpisah dari semua pihak yang bertanggung jawab atas isu ini lebih dari lima tahun yang lalu. Perilaku masa lalu dari mantan pegawai dan mantan mitra tertentu tidak mencerminkan nilai-nilai SAP atau komitmen kami terhadap perilaku etis," tutur SAP.

Baca juga: KPK Segera Pulbaket Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat Indonesia

Sebelumnya dalam rilis Departeman Kehakiman Amerika Serikat (AS) disebutkan bahwa SPA disanksi harus membayar denda sebesar Rp 3,4 triliun karena skandal suap itu.

Adapun pejabat Indonesia yang penerima yang diduga menerima suap itu bekerja di Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seperti Pusat Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) kini bernama BAKTI, Kementerian Kelautan Bidang Perikanan, Kementerian Sosial, PT Pertamina, Pemda DKI, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II.