Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut program rumah dengan uang muka atau downpayment (DP) 0 rupiah tak rasional.

Itu diucapkan Prasetyo Edi ketika bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Politikus PDIP itu berujar, fraksinya di DPRD tak setuju dengan penyertaan modal untuk program Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan.

“Buat fraksi kami, PDI Perjuangan kok pada saat itu tidak rasional rumah DP 0 rupiah. Dasarnya dari mana? dasarnya apa?” ucap Prasetyo Edi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/1/2024).

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan DPRD DKI Jakarta saat itu tetap menyetujui anggaran untuk program DP 0 rupiah yang nilainya hampir mencapai Rp 1 triliun.

Namun, persetujuan itu disertai dengan catatan.

“Apa catatannya?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Viral Rumah Program DP 0 Rupiah jadi Kos, Pemprov DKI akan Cek, Pj Gubernur Buka Suara

“Saya lupa sudah lama sekali, salah satunya kita di dalam pembahasan DP 0 rupiah kita menolak,” jawab Prasetyo Edi.

Prasetyo Edi lantas menyinggung program Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Joko Widodo dan Fauzi Bowo atau yang karib disapa Foke.

Menurutnya, setiap program Gubernur DKI selalu ada pro-kontra dalam proses pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

“Pak Foke, Pak Jokowi jadi gubernur punya satu terobosan namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Nah ada juga pro dan kontra pembahasan menolak itu tapi kami tetap berjalan akhirnya KJP, KJS diterima masyarakat,” ujar Prasetyo Edi.

Baca juga: Eks Pejabat BUMD DKI Benarkan Pengadaan Tanah Munjul untuk Program Rumah DP 0 Rupiah

“Begitu pun juga ini kan Pak Anies mengajukan satu program yang mana mungkin itu meneruskan dari pemerintah sebelumnya,” imbuhnya.

Menurut Prasetyo Edi, program yang digagas Anies tidak jauh berbeda dengan program rumah susun yang dilakukan pemimpin DKI sebelumnya.