TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD diminta tidak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan Mahfud tidak perlu mundur meskipun sudah menyampaikan keinginannya untuk menghindari terjadi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: 3 Sosok yang Disebut Bisa Gantikan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam: SBY, Yusril, dan Jimly

Ray mengatakan, sejauh ini Mahfud telah menunjukkan kepatuhannya pada Undang-Undang dan peraturan Pemilu, dengan mengajukan cuti selama berkampanye.

Selain itu, Mahfud juga tidak menggunakan fasilitas negara atau melakukan kampanye terselubung.

"Jadi kalau menurut saya, jangan mundur lah, Pak Mahfud. Biarkan Pak Jokowi yang reshuffle, kita lihat berani enggak Pak Jokowi?" kata Ray, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Kabar Terbaru Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi, Sudah Temui Mensesneg dan Direstui Megawati

Menurut dia, dengan tidak mundur dari jabatannya, Mahfud dalam tanda kutip sedang mengingatkan Jokowi tentang situasi yang dilakukan Jokowi dan keluarganya terhadap PDI Perjuangan.

Jokowi, Gibran, dan Bobby Membelot

Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, diusung PDI Perjuangan maju sebagai Presiden dan Wali Kota Solo (Jawa Tengah), dan Wali Kota Medan (Sumatera Utara). Namun, mereka membelot dan menyatakan memilih mendukung pasangan calon (Paslon) lain.

"Nah, mereka diminta PDI Perjuangan, ya mundur saja, tapi mereka tidak mau menyerahkan KTA-nya. Dan, bahkan sampai sekarang Pak Jokowi belum menyerahkan KTA-nya, masih tetap di PDI Perjuangan, meskipun jelas-jelas mendukung paslon lain," ungkap Ray.

Jokowi dan keluarganya, lanjut Ray, menempatkan PDI Perjuangan pada posisi serba salah, karena mereka tahu jika dimundurkan oleh PDI Perjuangan, maka efek negatif akan dihadapi partai berlambang banteng moncong putih itu.

Meski demikian, PDI Perjuangan sampai sekarang tidak mengeluarkan Jokowi dan keluarganya, yang masih tercatat sebagai anggota PDI Perjuangan.

"Entah itu yang Jokowi dan keluarganya tunggu atau tidak wallahualam. Tapi kita bisa membaca kalau seandainya PDI Perjuangan mengeluarkan mereka, bisa dibayangkan efek negatif dan dramanya akan seperti apa," ungkap Ray.

Baca juga: 3 Sosok yang Disebut Bisa Gantikan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam: SBY, Yusril, dan Jimly

Ray kembali menyarankan Mahfud tidak mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Sebab, hal ini dapat mengingatkan Jokowi tentang perasaan keluarga besar PDI Perjuangan yang dikhianati.

"Sekarang saya kira Pak Mahfud sedang mengajarkan Pak Jokowi dengan cara yang sama, seolah pak mahfud hendak mengatakan inilah yang dialami keluarga besar PDI Perjuangan," ungkap Ray.

Jika Jokowi yang mencopot jabatan Mahfud sebelum Pilpres, Ray meyakini efek negatif akan ada di kubu Jokowi, meskipun Mahfud sudah jelas mengatakan akan mundur.