TRIBUNNEWS.COM - Sertifikat halal akan menjadi syarat bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) untuk menjual produknya.

Pelaku usaha tersebut wajib memiliki sertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2024.

Aturan sertifikat halal ini tercantum dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya.

Setidaknya ada tiga kelompok produk yang wajib bersertifikat halal.

1. Produk makanan dan minuman
2. Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman
3. Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Bagi pelaku usaha tersebut yang belum memiliki sertifikat halal akan dikenai sanksi.

Sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

Sanksi ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021.

Kementerian Agama mengimbau agar pelaku usaha segera mengurus pengajuan berkas untuk mendapatkan sertifikat halal.

Sertifikat halal ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, hingga meningkatkan daya saing bisnis.

Berikut ini cara mendapatkan sertifikat halal, dikutip dari kemenag.go.id.

Baca juga: Ada Sanksi Jika UMKM Tak Miliki Sertifikasi Halal, Berlaku Mulai 18 Oktober 2024

Cara Mendaftar Sertifikasi Halal:

1. Pelaku usaha membuat akun SIHALAL di ptsp.halal.go.id
2. Pelaku usaha mengajukan sertifikat halal dengan memilih pendaftaran "Self Declare" dan input kote fasilitasi
3. Verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH)
4. Verifikasi dokumen oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
5. BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
6. Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
7. BPJPH menerbitkan sertifikat halal
8. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.

Biaya Daftar Sertifikasi Halal:

Berikut ini tarif layanan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK):

1. Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare): Rp0

*) Biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk Rp300.000 yang dibebankan pada APBD/APBN dan fasilitas Lembaga Negara/Swasta.

2. Reguler

• Pendaftaran dan penetapan kehalalan produk: Rp300.000
• Biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): Rp350.000

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Sertifikat Halal