Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merilis deforestasi hutan yang dilakukan dari masa orde baru Soeharto hingga saat ini kepemimpinan Presiden Jokowi.

Walhi Indonesia mengungkapkan bahwa dari seluruh rezim yang telah berkuasa. Seluas 30 juta hektar hutan Indonesia telah dibebani izin di sektor kehutanan, baik izin logging dan izin kebun kayu, atau terminologi.

Baca juga: Korban Jiwa dalam Kebakaran Hutan Chile Capai 112 Orang, 26 Ribu Hektar Lahan Terbakar

"Presiden boleh berganti berkali-kali tetapi sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar dalam konteks pengelolaan dan perlindungan hutan kita," kata Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian dalam paparannya di kantor Walhi Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Ia melanjutkan faktanya dari rezim ke rezim hutan itu masih menjadi komoditas yang layak untuk dieksploitasi. 

"Hutan diserahkan kepada korporasi untuk dirusak. Karena tidak ada satu model pengelolaan hutan yang itu bisa baik, bisa terlindungi hutannya kalau diserahkan kepada korporasi," jelasnya.

Baca juga: Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan Basah Menjadi Fokus Perkemahan Pramuka Yang Digelar Kodam Jaya

Dalam paparannya Uli melaporkan pada rezim Soeharto telah terbit izin untuk pengguna lahan hutan oleh koorporasi sebanyak 493 izin. Sementara itu luas hutan yang digunakan sebesar 6,196,101.93 hektar hutan.

Sementara itu pada rezim Presiden Habibie 74 izin dengan 3,951,871.00 hektar hutan. Lanjut rezim Abdurrahman Wahid 71 izin dengan 2,272,947.97 hektar hutan.

Kemudian rezim Megawati 45 izin dengan 2,703,646.51 hektar hutan.

Sedangkan untuk rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi yang tertinggi dengan 1.257 izin. Adapun total luas hutan yang digunakan 21,991,676.44 hektar hutan.

Terakhir pada masa rezim Presiden Jokowi 190 izin dengan 1,481,335.45 hektar hutan yang digunakan.

Uli juga menerangkan meski rezim Presiden Jokowi tak lebih banyak memberikan izin dan pembabatan hutan dari rezim sebelumnya.

Tetapi menurutnya ada kesamaan rezim Jokowi dengan  Soeharto. Terkait dalam konteks potret bagaimana dia menerbitkan kebijakan yang memastikan hutan itu lebih cepat lebih banyak dieksploitasi.

"Apa itu adalah paket kebijakan. Kita tahu dalam konteks historis ketika Soeharto itu naik menjadi presiden tidak lama posisi itu didapatkan dia menerbitkan serangkaian paket kebijakan yang menandai masifnya pemberian izin pada saat itu," kata Uli.

"Bagaimana dengan rezim Joko Widodo setidaknya kami melacak ada 11 kebijakan atau 11 produk hukum yang menjadi karpet merah mengeksploitasi sumber-sumber penghidupan rakyat," tegasnya.