KPK Periksa Kepala Inspektorat dan Sekda Maluku Utara Terkait Korupsi Abdul Gani
Abdul Gani ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Inspektorat Maluku Utara (Malut) Nirwan M. T. Ali dan Sekretaris Daerah (Sekda) Malut Samsudin Abdul Kadir pada hari ini ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Keduanya dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara dengan tersangka Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba
"Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Samsudin Abdul Kadir (Sekda Maluku Utara); Nirwan M. T. Ali (Inspektorat Maluku Utara)," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).
Baca juga: KPK Terus Bongkar Pengondisian Kontraktor oleh Abdul Gani untuk Garap Proyek Dinas PUPR Maluku Utara
Selain Nirwan dan Samsudin, tim penyidik turut memanggil lima saksi lain, yakni Jufri Salim, PNS; Muabdin Hi Radjab, pensiunan PNS; Olivia Bachmid, swasta; Eddy Sanusi, Direktur Utama PT Adidaya Tangguh; dan Silvester Andreas , swasta.
Sejauh ini belum diketahui keterkaitan tujuh saksi tersebut dengan perkara ini. Termasuk materi pemeriksaan yang dilakukan terhadap tujuh saksi dimaksud.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ternate, Malut dan Jakarta pada Senin, 18 Desember 2023.
Ketujuh orang tersangka itu yakni Abdul Gani Kasuba (AGK) selaku Gubernur nonaktif Malut; Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Malut.
Kemudian, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Malut; Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ); Ramadhan Ibrahim (RI) selaku ajudan Abdul Gani; Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) Stevi Thomas (ST); dan Kristian Wuisan (KW) selaku swasta.
Dalam perkaranya, Abdul Gani ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan.
Untuk menjalankan misinya tersebut, Abdul Gani kemudian memerintahkan Adnan, Daud, dan Ridwan untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Malut.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Malut mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
Dari proyek-proyek tersebut, Abdul Gani kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.
Selain itu, Abdul Gani juga sepakat dan meminta Adnan, Daud, dan Ridwan untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan.
