TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, pada Minggu (18/2/2024) malam.

Pertemuan itu lantas dikomentari oleh partai lain di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Juru Bicara (Jubir) PKS, Muhammad Khalid, berpendapat bahwa pertemuan tersebut adalah hak yang dimiliki oleh Partai NasDem.

"Kalau pun belum ada komunikasi, saya kira tidak masalah. Itu hak NasDem yang kita hargai," ucap Khalid dilansir Wartakotalive.com, Senin (19/2/2024).

Dia mengaku pihaknya tetap menghormati langkah yang ditempuh oleh partai politik (parpol) lain dalam kontestasi Pemilu 2024.

Khalid menegaskan hal itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing partai.

"Pertama, kami menghormati setiap langkah partai politik dalam membangun komunikasi politik. Jadi bagi kami, itu kewenangan otonom dari setiap partai politik," ujarnya.

Selain itu, Khalid juga memaparkan bahwa pihaknya masih fokus mengawal suara masyarakat pada Pemilu 2024 supaya tak terjadi kecurangan.

"Fokus kami saat ini terus pantau dan kawal suara. Saksi-saksi kami sedang bekerja dan berjuang di lapangan memastikan perhitungan berjalan dengan jujur dan adil," paparnya.

Di sisi lain, dia mengakui belum mengetahui apakah partainya telah menjalin komunikasi dengan Surya Paloh terkait pertemuan tersebut.

"Terkait apakah sudah ada komunikasi atau belum. Saya belum dapat informasinya apakah sudah komunikasi atau belum," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Bagikan Bansos Beras: Harga Naik Karena Perubahan Iklim

Senada dengan PKS, PKB juga menyatakan pertemuan antara Paloh dengan Jokowi merupakan hak Partai NasDem.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut pihaknya enggan berspekulasi apakah pertemuan tersebut sebagai langkah Presiden Jokowi mengajak NasDem untuk keluar dari Koalisi Perubahan.

Namun apabila hal itu benar, dia pun menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem.