TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menduga, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membahas hak angket bantuan sosial (Bansos), yang digelontorkan pemerintah menjelang Pilpres 2024.

Mengutip keterangan Ray, Selasa (20/2/2024), pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam untuk mendukung kepentingan Jokowi dan bersambut dengan kepentingan Paloh.

Salah satu agenda yang akan disampaikan parpol nonkoalisi Jokowi yang tidak medukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, besar kemungkinan akan menggulirkan hak angket untuk dugaan penggunaan Bansos demi kepentingan elektoral. Dalam hal ini, Presiden Jokowi terlibat langsung untuk pemberian bansos.

“Potensi ini besar karena parpol yang tidak mendukung paslon 02 kalau ditotal jumlahnya mencapai 314 kursi di DPR. Jadi mayoritas dibanding parpol yang mendukung Jokowi,” ujar mantan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP) ini.

Lebih lanjut, dia menduga Jokowi berharap agar NasDem tidak terlibat langsung jika hak angket itu tetap digulirkan parpol bukan pendukung paslon 02.

Diketahui, NasDem bersama PKS dan PKB mendukung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, mungkin agar tidak terjadi pelaksanaan hak angket itu salah satu meminta pengertian dari Nasdem kalau hak angket itu nanti tetap berlangsung setidaknya Nasdem tidak terlibat di dalamnya.

NasDem Jadi Jembatan

Ray menyebut bahwa pernyataan Jokowi pasca-pertemuan itu perihal jembatan bisa dimaknai dalam kalimat lain, bahwa kemungkinan NasDem diminta atau diharapkan Jokowi agar menjadi jembatan bagi upaya meredam untuk lahirnya hak angket.

Dia menegaskan, hak angket memang penting karena baru kali ini terlihat dalam pelaksanaan pemilu penggunaan uang megara (bansos) yang sedikit banyak berimplikasi terhadap elektoral atau kenaikan suara.

“Indikasi ini yang perlu dicari tahu, benar atau tidak, seperti apa. Karena pada saat bersamaan seperti kita ketahui terjadi lonjakan harga beras, dan beras premium mulai jarang ditemukan di pasaran. Ada yang menyebut ini berhubungan dengan gencarnya pembagian bansos yang dilakukan presiden menjelang pilpres,” kata Ray.

Artinya, situasi sekarang ini memiliki dasar yang cukup bagi DPR untuk menggunakan hak angket karena kenyataannya pengunaan Bansos untuk kepentingan elektoral itu diduga berimplikasi serius bagi elektabilitas paslon tertentu.

Ray juga mengaku terkejut atas pertemuan Jokowi dan Paloh.

Pertemuan itu, menurutnya, terlalu terburu-buru di tengah relawan beserta saksi paslon nomor 01 dan paslon nomor 03 berjibaku di lapangan untuk memastikan pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024 berjalan baik jujur dan adil.

“Pertemuan keduanya mengaburkan semangat para relawan dan saksi karena belum apa-apa, dua tokoh besar ini bertemu,” pungkasnya.