Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Tidak Ragu Angkat AHY Sebagai Menteri ATR/BPN

Jokowi yakin AHY mampu memimpin Kementerian yang mengurusi bidang pertanahan tersebut.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Jokowi Tidak Ragu Angkat AHY Sebagai Menteri ATR/BPN
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD serta melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik Hadi Tjhajanto sebagai Menteri Koordinator bidang Polhukam serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak ragu menunjuk AHY Sebagai Menteri ATR/BPN. Jokowi yakin AHY mampu memimpin Kementerian yang mengurusi bidang pertanahan tersebut.

Baca juga: Cerita AHY Malam-malam Sowan ke Hadi Tjahjanto Jelang Dilantik Sebagai Menteri ATR/ BPN

"Saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," katanya.

Menurut Jokowi selain merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY juga merupakan lulusan Akademi Militer, dan mengenyam pendidikan di sejumlah universitas luar negeri.

Sehingga menurutnya AHY mampu memimpin Kementerian.

Baca juga: AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle Mas AHY

"Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer (Akmil), juga pendidikan di Nanyang University, Harvard University, di Webster Universty," katanya.

BERITA REKOMENDASI

Jokowi mengatakan telah menitipkan sejumlah pesan kepada AHY dalam memimpin Kementerian ATR/BPN. Diantaranya yakni terkait sertifikat elektronik yang harus didorong lebih masif.

"Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas