VIDEO Rekor Harga Beras Rp 16 Ribu per Kg, Pedagang Pasar: Tertinggi Sepanjang Pemerintahan Jokowi
harga beras saat ini merupakan harga beras tertinggi selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga beras medium dan premium masih terus meroket.
Mengutip data panel harga Badan Pangan Nasional pada Selasa (21/2/2024), harga beras medium mencapai Rp 14.130 per kilogram dan untuk beras premium mencapai Rp 16.220 per kilogram.
Harga rata-rata ini sudah jauh melambung dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, pemerintah menetapkan HET beras premium berkisar Rp10.900-Rp11.800 per kg medium dan premium Rp13.900-14.800 per kg premium, tergantung zona masing-masing.
Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini merupakan harga beras tertinggi selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Ini menjadi catatan panjang sejarah harga beras yang paling tinggi di akhir periode kedua Pak Jokowi," ungkap Reynaldi dalam program On Focus Tribunnews, Rabu (21/2/2024).
Dia meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan harga beras agar tidak semakin meroket.
"Distribusi ke pasar terhambat dan terlambat dan sulit, kalau pemerintah punya cadangan beras harus segera operasi pengendalian harga," jelasnya.
Minta Pemerintah Buka Data
Pada kesempatan sebelumnya, IKAPPI meminta pemerintah membuka data jumlah beras yang disalurkan untuk bantuan sosial (bansos).
Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan menyoroti, masih tingginya harga beras medium dan premium di pasar. Sedangkan, pemerintah telah memasok beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke pasar dan toko ritel selama sepekan.
"Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat dan kami rasa ada beberapa yang memang perlu dikoreksi."
"Karena yang berhak menerima itu kami akan terus dukung dan support, namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah," ujar Reynaldi saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/2/2024).
Karena itu, ucap Reynaldi, pemerintah seharusnya membuka data penerima bansos kepada masyarakat.