TRIBUNNEWS.COM - Dalam waktu dekat ini, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri diprediksi bakal menarik kadernya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Sebagaimana diketahui, saat ini, total ada tujuh menteri di kabinet Jokowi yang merupakan kader PDIP.

Ubed mengatakan, Megawati masih menunggu momentum melakukan hal tersebut.

"Saya berpikir beliau akan menarik menterinya sebelum berakhirnya periode Jokowi."

"Tapi masih menunggu beberapa waktu yang tepat, mungkin dugaan saya di awal Maret atau sebelum KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024," kata Ubed, Sabtu (24/2/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.

Berikut daftar 7 menteri yang diprediksi bakal ditarik Megawati dari kabinet Jokowi:

• Sekretaris Kabinet, Pramono Anung
• Menkumham, Yasonna Laoly
• Menteri Sosial, Tri Rismaharini
• Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki

Baca juga: Gatot Nurmantyo Harap Pertemuan Megawati dan JK Bisa Lahirkan Hak Angket

• Menteri PAN-RB, Azwar Anas
• Menteri PPPA, Bintang Puspayoga
• Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

Ubed lantas mengatakan, alasan Megawati melakukan hal itu, karena sikap Jokowi kini kian mempertegas sudah tak menjadi bagian dari PDIP.

Terlebih lagi, Jokowi telah mengajak Partai Demokrat bergabung dalam bagian koalisi.

Kemudian, menjadikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Di sisi lain, Megawati adalah seorang politisi senior yang pasti punya perhitungan matang sebelum mengambil keputusan.

Menurut Ubed, apabila PDIP menarik kadernya dari kabinet, maka hal itu akan menjadi semacam hukuman moral dari Megawati kepada Jokowi yang telah berseberangan

"Berpotensi Megawati akan semacam memberikan hukuman etik dan hukuman politik pada Jokowi," kata Ubed.

Pengamat: Momen Tepat bagi Megawati Menarik Menteri PDIP dari Kabinet Jokowi

Sementara itu, ditariknya AHY menjadi menteri Jokowi dianggap membuat posisi PDIP kian terjepit.