TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah menyampaikan kemenangan 19-0 dari Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam upaya pengambilahan kepemimpinan Demokrat.

Momen langka dan menyita perhatian terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Momen itu yakni saat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk pertama kalinya berada pada satu forum sidang kabinet dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Yang menarik, Moeldoko menghampiri dan menyalami AHY di sela sidang kabinet tersebut saat putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu saat sedang berbincang dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Tampak wajah Moeldoko semringah pada momen tersebut.

Keduanya juga terlihat berbincang singkat sambil bersalaman. Setelah bersalaman dengan AHY, Moeldoko kemudian menghampiri menteri lainnya.

Saat rapat paripurna, Moeldoko berada di sisi kanan deretan kursi depan sedangkan AHY berada di belakangnya.

Padahal, beberapa tahun lalu Moeldoko dan AHY terlibat perseteruan yang dipicu oleh konflik perebutan kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca juga: Wakil Ketua Umum Demokrat: Salaman AHY dengan Moeldoko Cuma Formalitas Tanpa Makna Apapun

Hal itu dipicu adanya gerakan sejumlah kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pada 5 Maret 202). Dan KLB tersebut menghasilkan keputusan penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.

Namun, hasil KLB Demokrat di Deli Serang rupanya tidak berbuah manis.

Upaya Hukum Berkali-kali Moeldoko Kandas

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko. "Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna Laoly, Rabu (31/3/2021).

Moeldoko melakukan "perlawanan". Ia bersama kepengurusannya menggugat keputusan Menkumham itu ke beberapa jalur peradilan, mulai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta hingga tingkat Peninjauan Kembali ke Mahakamah Agung (MA).

Namun, lagi dan lagi, upaya hukum yang dilakukan Moeldoko dkk tidak membuahkan hasil karena peradilan tetap menolak gugatan mereka dan menyatakan keputusan Menkumham adalah sah.

Dan PK merupakan upaya terakhir kubu Moeldoko untuk mengambil Partai Demokrat dari kepemimpinan AHY.

Baca juga: Todung Mulya Lubis: Megawati Mendukung Hak Angket