TRIBUNNEWS.COM - Terdapat satu momen yang menyita perhatian ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Momen itu ialah saat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk pertama kalinya berada pada satu forum sidang kabinet dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Mulanya para menteri saling menyapa dan berbincang singkat sebelum sidang paripurna kabinet dimulai pada pukul 09.30 WIB.

AHY yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat tampak berbincang dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Beberapa saat kemudian, Moeldoko tiba di lokasi rapat dari arah belakang AHY. Dia lantas menyalami sejumlah menteri di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

AHY yang menyadari kehadiran Moeldoko lalu menunggunya karena KSP itu sedang berbincang dengan menteri lain. Tak lama berselang, Moeldoko menghampiri AHY sambil tersenyum.

Keduanya terlihat berbincang singkat sambil bersalaman. Setelah bersalaman dengan AHY, Moeldoko kemudian menghampiri menteri lainnya.

Saat rapat paripurna, Moeldoko berada di sisi kanan deretan kursi depan sedangkan AHY berada di belakangnya.

Sebagai informasi, beberapa tahun lalu Moeldoko dan AHY terlibat perseteruan yang dipicu oleh konflik kepengurusan Partai Demokrat.

Dan berikut fakta-fakta Moeldoko salaman dengan AHY di Istana Negara yang dirangkum oleh Tribunnews.com:

1. Komentar Moeldoko

Setelah sidang paripurna selesai digelar, Moeldoko membeberkan isi pembicaraannya dengan AHY.

Mulanya, dia menyebut momen salaman dengan AHY merupakan hal biasa lantaran kini sudah menjadi rekan di pemerintahan.

"Namanya juga satu rekan kabinet, ini biasa," kata Moeldoko, Senin.

Kemudian, Moeldoko mengatakan isi pembicaraannya dengan AHY salah satunya ialah soal reforma agraria.

Setidaknya, sambungnya, ada ribuan aduan dari masyarakat terkait permasalahan di Kementerian ATR/BPN.

Oleh sebab itu, Moeldoko berharap supaya ada kerja sama antara KSP dengan Kementeria ATR untuk menyelesaikannya.

"Ya untuk di ATR/BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat ini harus segera direspons kerja keras sampai itu. Karena ini masyarakat ingin mendapatkan solusi."

"Kita sudah bekerja di KSP, ya, bersama-sama dengan ATR/BPN selama ini itu yang kita kejar betul. Sebagian dari apa yang diinginkan Bapak Presiden di antaranya reforma agraria," tuturnya.

Lebih lanjut, Moeldoko mengungkapkan adanya peluang untuk mengundang AHY ke kantornya.

"Bisa saja, saya undang ke kantor kan," tuturnya.

2. Demokrat: AHY Profesional

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut pertemuan AHY dengan Moeldoko adalah konsekuensi logis sebagai sesama pembantu Presiden Jokowi.

"Bertemunya Mas Ketum AHY selaku Menteri ATR/BPN dengan KSP Moeldoko pada sidang kabinet tentu saja menjadi konsekuensi logis," kata Kamhar kepada wartawan, Senin.

Menurutnya, momen itu menunjukkan AHY merupakan pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri.

"Momen salaman antara Mas Menteri AHY dengan KSP Moeldoko sebelum sidang kabinet di istana menunjukkan Mas Menteri AHY adalah pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri," ujarnya.

Meski begitu, Kamhar menuturkan bahwa pihaknya belum mengetahui, apakah saat bersalaman dengan AHY, Moeldoko menyampaikan permintaan maaf atau tidak.

Jika ternyata meminta maaf, Kamhar mengeklaim AHY pasti memaafkan Moeldoko.

"Kita belum mengetahui apakah KSP Moeldoko saat bertemu Mas Menteri AHY telah menyampaikan permohonan maaf atau seperti apa?"

"Kalau meminta maaf, tentu saja akan dimaafkan sebagaimana pernah disampaikan oleh Mas Ketum AHY atas perilaku KSP Moeldoko dan kaki tangannya ‘forgive but not forgotten’," tuturnya.

3. Demokrat Minta Moeldoko Minta Maaf

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, meminta Moeldoko untuk meminta maaf secara resmi atas apa yang pernah dilakukannya kepada Partai Demokrat.

"Pak Moeldoko itu harus menunjukan sikap kenegarawanan ya bahwa apa yang dilakukan salah dan salahnya itu bukan karena politik tapi salah karena hukum iya kan?" kata Benny di Bentara Budaya Jakarta, Senin.

Benny memahami bahwa kebersamaan antara Moeldoko dan AHY di kabinet memang indah, dan itu bisa sempurna jika Moeldoko mau mengakui kesalahannya dulu.

"Sebaiknya Moeldoko menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Pak SBY dan juga kepada Mas AHY, ya. Itu sikap yang benar," terangnya.

Kilas Balik Konflik AHY dan Moeldoko

Perseteruan antara AHY dengan Moeldoko yang terjadi pada beberapa tahun lalu dipicu konflik kepengurusan Partai Demokrat.

Pada 1 Februari 2021, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam akun YouTube-nya.

Dia menyampaikan, gerakan ini melibatkan lima orang, empat di antaranya merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Jokowi.

AHY menyebut, para elite tersebut akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat.

Setelah itu, terjadi KLB Deli Serdang pada 5 Maret pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui proses voting.

Merespons hal itu, AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia kemudian mendatangi kantor Kemenkumham.

Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang juga melakukan hal yang sama.

Mereka menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya, Selasa (9/3/2021).

Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022.

Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.

AHY pada akhirnya tetap melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat. Pada Pemilu 2024, partai ini kemudian mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demokrat sendiri akhirnya masuk ke lingkaran pemerintahan setelah sembilan tahun lamanya menjadi oposisi. AHY ditugasi oleh Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN.

(Tribunnews.com/Deni/Taufik Ismail/Yohanes Liestyo/Fersianus Waku/Reza Deni/Malvyandie Haryadi)