Respons Partai Demokrat hingga Moeldoko soal Pertemuannya dengan AHY di Istana
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, merespons pertemuan AHY dan Moeldoko di di Istana Negara, Senin (26/2/2024)
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Soal pertemuan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), direspons pihak Partai Demokrat.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut pertemuan keduanya yang berujung salaman saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (26/2/2024), itu wajar terjadi.
Pasalnya, AHY telah menjadi bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bertemunya Mas Ketum AHY selaku Menteri ATR/BPN dengan KSP Moeldoko pada sidang kabinet tentu saja menjadi konsekuensi logis."
"Momen salaman antara Mas Menteri AHY dengan KSP Moeldoko sebelum sidang kabinet di Istana menunjukkan Mas Menteri AHY adalah pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri," kata Kamhar, Senin.
Kendati demikian, kata Kamhar, pihaknya belum mengetahui apakah Moeldoko menyampaikan permohonan maaf kepada AHY.
Adapun jika Moeldoko minta maaf, Kamhar yakin AHY akan memaafkannya.
"Kita belum mengetahui apakah KSP Moeldoko saat bertemu Mas Menteri AHY telah menyampaikan permohonan maaf atau seperti apa."
"Kalau meminta maaf, tentu saja akan dimaafkan sebagaimana pernah disampaikan oleh Mas Ketum AHY atas perilaku KSP Moeldoko dan kaki tangannya ‘forgive but not forgotten’ (memaafkan tetapi tidak melupakan)," jelas Kamhar.
Sebagaimana diketahui, Moeldoko dan AHY bertemu untuk pertama kalinya setelah sempat terjadi ketegangan terkait kepengurusan Demokrat.
Sebelum acara dimulai atau sekira pukul 09.30 WIB, para menteri saling menyapa dan berbincang singkat.
Baca juga: VIDEO Sikap AHY Soal Wacana Hak Angket DPR: Saya Tidak Lihat Ada Urgensi
AHY pun berbincang dengan Menko Polhukam Hadi Tjhajanto.
Tidak lama setelah itu, Moeldoko kemudian tiba di lokasi.
Moeldoko lalu menyalami sejumlah menteri diantaranya Menpora Dito Ariotedjo dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Tak lama berselang Moeldoko lalu menghampiri AHY sambil tersenyum.
Keduanya tampak berbincang singkat sambil bersalaman.
Setelah bersalaman dengan AHY, Moeldoko kemudian menghampiri menteri lainnya.
Respons Moeldoko
Saat ditanyai wartawan, Moeldoko menegaskan dirinya dan AHY pasti akan bertemu.
Apalagi mereka sama-sama bertugas menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai pembantu presiden.
"Namanya juga satu rekan kabinet, ini biasa," kata Moeldoko.
Moeldoko pun membeberkan isi pembicaraannya dengan AHY yang salah satunya terkait reforma agraria.
Alhasil, Moeldoko berharap agar adanya kerjasama antara KSP dan ATR/BPN dapat berjalan lancar untuk menyelesaikan tugas negara.
"Ya untuk di ATR/BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat ini harus segera direspons kerja keras sampai itu. Karena ini masyarakat ingin mendapatkan solusi."
"Kita sudah bekerja di KSP ya bersama-sama dengan ATR/BPN selama ini itu yang kita kejar betul. Sebagian dari apa yang diinginkan bapak Presiden di antaranya reforma agraria," jelasnya.
Ia pun menjawab peluang bakal mengundang AHY ke kantornya.
"Bisa saja, saya undang ke kantor kan," jelas Moeldoko.
Baca juga: Saat AHY-Moeldoko Bertegur Sapa dan Bersalaman Saat Ikut Rapat Kabinet di Istana
Sempat Bersitegang
Sebelumnya, hubungan Moeldoko dengan AHY sempat memanas ketika mereka berseteru terkait kepengurusan Partai Demokrat.
Hal ini berawal ketika Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat (5/3/2021).
Saat itu, Moeldoko mengklaim dirinya didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat.
"KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ART," ujar Moeldoko kala itu.
Pasca-KLB tersebut, Partai Demokrat kubu Moeldoko menggugat SK Menkumham atas kepengurusan Partai Demokrat pada 26 Juni 2021.
Dalam proses di pengadilan tingkat pertama, gugatan tersebut ditolak.
Moeldoko pun melakukan upaya banding pada April 2022, kasasi pada September 2022 hingga PK yang berakhir ditolak Mahkamah Agung pada Agustus 2023.
Kini, AHY tetap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang sah secara hukum.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku/Taufik Ismail/Yohanes Liestyo Poerwoto)