Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusi (HAM) sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai rencana pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Presiden Joko Widodo problematis.

Menurutnya, presiden mungkin tak akan terhalang secara politik untuk melakukan keputusan tersebut.

"Tapi dari segi moral dan etika tentu menjadi keputusan yang problematis," kata Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (27/2/2024).

Sementara secara hukum khususnya hukum internasional hak asasi manusia maupun hukum pidana internasional, kata dia, keputusan itu tidak akan diterima sebagai alasan untuk pencucian dosa pelaku pelanggaran HAM yang berat.

Ia mengingatkan agar pemberian pangkat kehormatan jangan sampai dipandang untuk "mencuci" kontroversi masa lalu karir militer Prabowo.

Baca juga: Selain Prabowo, Luhut hingga SBY juga Pernah Terima Pangkat Jenderal Kehormatan

"Jangan sampai pemberian pangkat kehornatan akan dipandang 'mencuci' kontroversi masa lalu karir militer Prabowo terkait pelanggaran HAM di masa lalu. Impunitas tetap tidak boleh dibiarkan atau dinormalkan," kata Usman.

Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan Prabowo akan hadir dalam acara Ralim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap Jakarta pada Selasa (27/2/2024) besok.

Dalam acara tersebut pula rencananya Presiden Joko Widodo akan memberingkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo.

Baca juga: Prabowo Dapat Pangkat Jenderal Kehormatan, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tidak Ada Istilah Itu

"Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima Keppres dari presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (27/2/2024).

Dahnil menjelaskan kenaikan pangkat secara istimewa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.

Ia mengatakan hal yang sama juga pernah diperoleh oleh Soesilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, AM Hendropriyono dan beberapa tokoh militer lainnya.

"Pemberian Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada presiden untuk diberikan jenderal penuh," kata dia.

"Dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI," sambung dia.