Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pungutan liar (pungli) di lingkungan Rumah Tahanan Negara (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah terjadi selama 7 tahun yakni sejak 2016 hingga 2023.

"Dugaannya memang sudah terjadi di tahun 2016, 2017. Tapi kan belum terstruktur," ucap Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam acara Tanya jubir 'Pungli di Rutan KPK?' dikutip pada Kamis (29/2/2024).

Pungli kemudian mulai terstruktur sejak tahun 2018 disaat ada seorang pegawai dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bernama Hengki yang diperbantukan bekerja di Rutan KPK.

Disinyalir sosok Hengki yang memperkenalkan sistem 'Korting' dan 'Lurah' untuk mempermudah distribusi uang pungli.

'Korting' adalah tahanan yang menjadi koordinator pengepul uang dari tahanan lain.

Baca juga: Tiga Rutan KPK Digeledah, Dokumen Catatan Penerimaan Uang Pungli Disita Penyidik

Sementara 'Lurah' merupakan pegawai Rutan KPK yang menerima uang dari 'Korting'.

Uang tersebut kemudian dibagikan 'Lurah' ke pegawai rutan lainnya.

"Kemarin Dewas mengatakan ada inisial H yang kemudian masuk dari Kementerian Hukum dan HAM, dan masuk kemudian menjadi pegawai Rutan Cabang KPK, di tahun 2018 itu terstruktur," kata Ali.

Hengki tercatat kini bertugas di Sekretariat Dewan DKI Jakarta.

Ia belum berkomentar mengenai dugaan keterlibatannya tersebut.

Diduga ada 93 pegawai KPK yang terlibat pungli rutan tersebut.

Sebanyak 90 pegawai sudah disidang oleh Dewan Pengawas KPK dan dinyatakan terbukti melanggar etik.

78 pegawai disanksi minta maaf secara langsung dan terbuka.

Mereka kemudian diserahkan kepada Sekretariat Jendral KPK untuk proses selanjutnya.