Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal bergabung dengan Partai Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengharapkan hal tersebut menjadi kenyataan.

"Semoga menjadi kenyataan," kata Dave, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (4/3/2024).

Saat ditanya mengenai harapan besar agar politikus PDI Perjuangan itu bisa bergabung ke Golkar, Dave menjelaskan alasannya.

Dave meyakini pemikiran dan pengalaman Jokowi memimpin Indonesia selama dua periode akan terus menghasilkan karya ke depannya.

Hal tersebut, diyakininya dapat berlanjut jika Jokowi bergabung bersama Golkar.

"Kita meyakini, pemikiran dan kemampuan serta bukti keberhasilan memimpin negara slama 10 tahun akan terus menghasilkan karya nyata kepada bangsa dan negara dengan masuk ke dalam Golkar," jelasnya.

Lebih lanjut, jika Jokowi tak jadi merapat ke Golkar, Dave menyampaikan, partainya telah menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan Jokowi.

Ia meyakini, Golkar akan bangkit dari masalah yang dihadapinya.

"Saat ini Pak Jokowi adalah presiden kita smua, dan Golkar telah menjadi pilar utama kekuatan dalam pemerintahan ini. Kita telah melampaui segala
macam kendala dalam sejarah bangsa. Dan selalu bangkit dari setiap masalah," ungkap Dave.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Partai Golkar selalu terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung.

Hal ini disampaikan JK saat ditemui usai acara Pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat bergabung saja boleh apa yang tidak boleh," kata tokoh senior di Partai Golkar itu.

Meski siapapun bisa bergabung atau menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu, Jusuf Kalla menyebut harus ada mekanisme yang ditempuh.

Apabila ingin menjadi ketua umum, minimal tokoh tersebut harus menjadi kader selama lima tahun.

Oleh sebab itu, JK memberikan isyarat jika Jokowi nanti akhirnya bergabung, yang bersangkutan tak bisa langsung menempati kursi pimpinan Partai Golkar.

"Tapi, kalau untuk jadi pengurus ada aturannya kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum lima tahun harus punya pengurus," sambungnya.