Pengamat : Tak Boleh Ada Lagi Pembahasan Ambang Batas Parlemen

Tayang: Selasa, 5 Maret 2024 05:10 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha

Editor: Eko Sutriyanto

Baca Selanjutnya: 53 Anak Jadi Korban Daycare Yogyakarta, Penasihat DWP Kemenko PM: Anak Bukan Objek Emosi

✖

Pengamat : Tak Boleh Ada Lagi Pembahasan Ambang Batas Parlemen

Tribunnews.com/ Rahmat W Nugraha

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2023).

1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan

2. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau presentase ambang batas paremen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR

3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik

4. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahap penyelenggaraan Pemilu 2029

5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.