Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perguruan tinggi menjadi jenjang atau jembatan terakhir untuk mengantarkan mahasiswa menjadi warga negara yang kompeten serta mandiri bekerja di dunia profesional.

Penyiapan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi di perguruan tinggi ini membutuhkan biaya yang tidak murah, yang perlu dipenuhi secara bergotong royong oleh pemerintah, industri dan masyarakat.

Baca juga: Viral Mahasiswi Semarang Panjat Tower 100 Meter, Tertawa saat Dievakuasi, Ngaku Iseng Uji Adrenalin

Akses pendidikan tinggi di Indonesia beberapa dasawarsa terakhir terus meningkat. Namun, masyarakat mengeluhkan biaya di perguruan tinggi yang dianggap mahal.

“Di seluruh dunia, pendidikan tinggi pun tidak murah. Jika dibandingkan dengan berbagai negara tetangga, apalagi dengan negara maju, di Indonesia relatif rendah atau tertinggal,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudriste) Nizam di acara bincang edukasi secara hybrid bertajuk Mengupas Skema Terbaik dan Ringankan Pendanaan Mahasiswa di Universitas Yarsi, di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Bincang edukasi tersebut digagas Study Club Edukasi Media Peliput Akademi (CEMPAKA) berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Hadir sebagai narasumber lainnya secara luring yakni Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikburitek, Sri Suning Kusumawardani; Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Handayani; Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin, serta penanggap Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal.

Lebih lanjut Nizam memaparkan, dari berbagai data yang dikompilasi, menunjukkan rata-rata biaya total pendidikan Indonesia sekitar 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 28 juta/mahasiswa.

Baca juga: Viral ITB Tawarkan Skema Pinjol Untuk Bayar Biaya Kuliah, Bos Danacita Buka Suara

Jika dibandingkan India yang berkisar 3.000 dolar AS, biaya di Indonesia berkisar 75 persennya.

Jika dibandingkan Malaysia baru seperempatnya karena biaya kuliah di sana sekitar 7.000 dolar AS/mahasiswa.

Di Singapuara mencapai 25.000 dolar AS, sedangkan di Australia berkisar 20.000 dolar AS, dan Amerika 23.000 dolar AS. 

Di negara Skandinavia, biaya pendidikan memang ditanggung negara, karena masyarakat membayar pajak penghasilan tinggi. Adapun di Indonesia, pembayaran pajak masih rendah.  

“Pembiayaan pendidikan secara gotong royong, dilakukan di Indonesia dan juga negara-negara maju.  Ada subsidi pemerintah dan dari mahasiswa,” ujar Nizam. 

Nizam menyebut model pendanaan kuliah berkeadilan diterapkan bagi mahasiswa, sesuai kemampuan ekonomi keluarga.

Bahkan untuk mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP ) Kuliah yang anggarannya lebih dari Rp 13 triliun.

“Namun, ada tantangan bagi  kelompok masyarakat menengah. Untuk membiayai kuliah berat,  tapi tidak eligble mendapat KIP Kuliah. Untuk itu, kita perlu mencari skema pendanaan yang baik, yang tidak membuat mahasiswa terjerat utang seumur hidup,” ujar Nizam.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji skema student loans yang ramah dan tidak menyebabkan lulusan dijerat utang, serta tidak gagal bayar.

Salah satu skema student loans yang dikaji intens yakni Income Contingent Loans yang diterapkan di Australia, yang juga direplikasi di Inggris dan beberapa negara lain.

Baca juga: Pimpinan Komisi X DPR Tolak Pinjol untuk Pembayaran UKT ITB

“Mudah-mudahan dengan skema tersebut, akses ke perguruan tinggi tidak lagi terkendala kemampuan ekonomi orangtua,” kata Nizam.  

Perkembangan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 terus meningkat. di tahun 2015 APK PT berkisar 25-26 persen dengan jumlah sekitar 5,8 juta mahsiswa. Di akhir tahun 2023. 

Jumlah mahasiswa hampir dua kali lipat, sebanyak 9,8 juta mahasiswa. Kini, APK PT menyentuh hampir 40 persen.

Handayani mengatakan sitausi inflasi biaya pendidikan tidak terhindarkan. Rata-rata inflasi biaya pendidikan  di kisaran 3,8 – 5 persen. Bahkan di perguruan tinggi utama, inflasi biaya pendidikan bisa di kisaran 8-10 persen.

Menurut Handayani, perbankan dapat memfasiliatsi kebutuhan pembiayaan pendidikan dari tingkat awal pendidikan hingga perguruan tinggi. “BRI sebagai salah satu BUMN milik pemerintah dan go public, sebagai tanggung jawab, juga menaruh perhatian pada pendidikan. Kami menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kompetensi SDM,” kata Handayani.

Terkait pinjaman daring atau online sebenarnya tidak salah, namun jika berbunga tinggi tentunya memberatkan peminjam. Berdasarkan data, kalangan pelajar juga ada yang terjerat pinjaman daring. Bahkan untuk kalangan guru termasuk tinggi, hingga 42 persen. 

“Jadi kami berkomitmen untuk bisa memfasilitasi pemberian pinjaman dengan bunga yang dapat diterima atau affordable, supaya peminjam tidak terjerat dalam hutang,” kata Handayani.

BRI siap mendukung seluruh kebutuhan ekosistem universitas/pendidikan tinggi. Khusus terkait mahasiswa, BRI dapat memberikan dukungan terkait dua aspek utama yaitu biaya pendidikan dan literasi keuangan.

Adapun untuk biaya pendidikan, BRI siap mendukung dalam bentuk beasiswa, pinjaman Briguna pendidikan dengan bunga ringan, dan juga pembiayaan melalui fasilitas cicilan kartu kredit dengan bunga mulai nol persen.

Didin mengatakan biaya kuliah tinggi tidak terhindarkan misalkan biaya operasional kampus, khususnya perguruan tinggi swasta (PTS) terus meningkat dan dibebankan kepada mahasiswa. Biaya investasi juga meningkat dan tingklat inflasi tinggi.

“Kami berharap pemerintah daerah juga mulai menaruh perhatian pada perguruan tinggi di daerah Banyak hal yang bisa dilakukan, semisal dari pembedaan pajak bumi dan bangunan antara lembaga sosial dan bisnis. Pengurangan dari dana ini saja bisa membantu dialokasikan untuk mahasiswa,” kata Didin.

Fasli Jalal mengatakan, secara makro memang biaya untuk pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Karena itu, perlu dilakukan penghitungan biaya riil pendidikan tinggi per program studi dan per wilayah. Lalu, ditentukan secara nasional berapa APK PT yang akan dicapai dan cara rasionalitas mencapainya.

Terkait pinjaman pendidikan, Fasli mengatakan bisa dikembangkan pinjaman tanpa subsidi, pinjaman dengan subsidi sebagian, maupun pinjaman dengan subsidi maksimal.

Kebijakan lain yang dinilai membantu, bisa juga dengan menghilangkan pajak untuk tabungan keluarga buat biaya anak kuliah di PT hingga memberikan insentif dengan matching fund dari pemerintah buat tabungan pendidikan keluarga.