Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

AHY Jadi Menteri Jokowi, Sekjen PDIP: Konsolidasi Kekuasaan, Sepertinya Was-was

Hasto mengatakan aneh jika Jokowi melakukan konsolidasi kekuasaan sementara proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih berjalan.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in AHY Jadi Menteri Jokowi, Sekjen PDIP: Konsolidasi Kekuasaan, Sepertinya Was-was
Tribunnews/Taufik Ismail
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seusai bersilaturahmi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/2/2024). AHY mengaku akan tegas dalam menghadapi mafia tanah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menilai masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan.

"Itu kan sudah dilantik jadi tidak perlu ditanggapi ya. Itu bagian dari konsolidasi kekuasaan," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Hasto mengatakan aneh jika Jokowi melakukan konsolidasi kekuasaan sementara proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih berjalan.

"Poinnya aneh. Pemilu belum selesai, terus menerus dilakukan konsolidasi kekuasaan," ujarnya.

Baca juga: Anies Ucapkan Selamat ke AHY usai Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menduga ada rasa kekhawatiran sehingga harus melakukan konsolidasi kekuasaan.

"Sepertinya ada rasa was-was sehingga politik harus dikonsolidasikan dengan cara-cara seperti itu," ucap Hasto.

Berita Rekomendasi

Hasto berpendapat bergabungnya Demokrat dalam kabinet Jokowi sebagai upaya untuk membunuh suara kritis.

Sebab selama ini Demokrat adalah oposisi Pemerintahan Jokowi.

"Yang tadi dalam suara para akademisi tadi itu membunuh terhadap berbagai suara-suara kritis karena bangunan kekuasaan dibangun dengan merger power yang ada di parlemen," ungkapnya.

"Kemudian menghilangkan suara-suara kritis yang sebenarnya sangat penting bagi bangsa dan negara misalnya terhadap impor pangan kita," tutur Hasto menambahkan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas