TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan keluar dari partainya dan bergabung dengan Partai Golkar.

Ketika ditanya apakah PDIP mempersilakan Jokowi keluar dari partai, ia tak memberi jawaban dengan gamblang.

Hasto hanya menyatakan, pada prinsipnya semua orang bebas masuk ke partai politik yang ada, termasuk PDIP.

"Ya kami kan stelselnya aktif, seseorang kalau cocok bisa masuk."

"Kalau tidak cocok karena perpanjangan permintaan jabatan 3 periode enggak dipenuhi itu stelsel aktif dan itu konstitusi mengatur keanggotaan itu stelsel aktif," ungkapnya ketika ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Ia juga menyebut, untuk menilai kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya.

"Ya, kalau kita lihat seseorang itu kan jati diri seseorang kan, diukur dari konsistensinya terhadap pilihan parpol secara normatif," ujarnya.

Semua orang, sambung Hasto, memang bebas dalam menentukan sikap dan pilihan politiknya. 

Namun, menurutnya masyarakat juga akan melihat mana orang yang menentukan pilihannya secara merdeka dan mana yang pragmatis.

"Memang seseorang bebas menentukan pilihannya secara merdeka, tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian memakai cara-cara pragmatis demi kekuasaan," ucapnya.

Hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang sejak Pilpres 2024 lantaran mereka memiliki sikap yang berbeda.

Baca juga: AHY Jadi Menteri Jokowi, Sekjen PDIP: Konsolidasi Kekuasaan, Sepertinya Was-was

Partai berlambang banteng moncong putih itu mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara Jokowi cenderung mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, Presiden Jokowi pernah mengomentari isu dirinya bergabung dengan Partai Golkar.