TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta tak berkomentar soal wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Sandiaga menyebut keputusan itu berdasarkan hasil rapat PPP yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum, Muhamad Mardiono.

Dia menjelaskan saat itu mereka bersepakat menyerahkan kepada Mardiono untuk menyampaikan terkait sikap PPP.

Sandiaga menegaskan kader PPP diminta tak memberikan komentar terkait hak angket agar tidak ada mispersepsi. 

"Kita diminta tidak memberikan komentar."

"Nanti takut menjadi deviasi atau mis persepsi," ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, para kader diminta untuk memastikan partai berlambang Ka'bah itu bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen.

"Kalau kita tidak betul-betul kawal, kita berpotensi kehilangan suara dan itu sangat fatal nanti akibatnya," ucap Sandiaga.

"Mengenai hak angket itu proses politik yang nanti akan dikomentari oleh para pimpinan," tuturnya.

Tepis Ada Tawaran Menteri

Sandiaga mengaku belum mendapat tawaran untuk bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sandiaga menegaskan, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai PPP akan bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

"Jadi, tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya."

"Tidak ada pembicaraan koalisi," kata Sandiaga.

Dia menjelaskan, segala keputusan mengenai sikap partai berlambang Kakbah itu akan disampaikan Plt Ketua Umum, Muhamad Mardiono.

Sejauh ini, PPP masih tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

Mereka berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Hanura, dan Perindo.(Tribunnews.com/Fersianus Waku)