TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto blak-blakan meminta jatah 5 kursi menteri di kabinet pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi hal ini, Gibran menjelaskan akan mendiskusikan hal ini setelah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi diumumkan.

“Nanti dibicarakan lagi ya."

"Kita kan sedang fokus tanggal 20 hasilnya seperti apa,” tuturnya saat ditemui di kantornya, Senin (18/3/2024).

Pihaknya akan membicarakan usulan-usulan semacam ini dengan Capres 02 Prabowo Subianto.

“Masalah menteri ya nanti dibicarakan lagi. Didiskusikan lagi."

"Dibicarakan lagi didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo,” jelasnya.

Ia sendiri mengaku belum ada masukan mengenai siapa saja yang akan masuk dalam kabinet.

Termasuk mengenai persentase dari kalangan partai maupun profesional yang akan masuk dalam jajaran menteri, ia juga belum ada masukan.

Ia juga menepis kabar bahwa nanti Presiden Jokowi akan ikut andil dalam penyusunan kabinet.

Sejauh ini diskusi mengenai penyusunan kabinet hanya terbatas ia dan Prabowo saja.

Menurutnya belum ada arah untuk melibatkan ayahnya tersebut dalam penyusunan kabinet.

“Belum ada pembicaraan ke sana. Kalau masalah itu selama ini diskusinya dengan saya dan Pak Prabowo. Antara kami berdua,” tuturnya. 

Reaksi Gerindra
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bisa saja Golkar mendapat jatah lima menteri seperti yang diminta Airlangga.

Ia yakin Prabowo akan bersikap adil dalam memberikan kursi menteri.

“Jangankan 5, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Hanya saja, meskipun memilih jajaran menteri dalam kabinetnya adalah hak prerogatif presiden terpilih, Dasco yakin Prabowo akan melibatkan koalisi untuk memilih jajaran kabinet.

“Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” ujarnya.

Respons Demokrat

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta pembicaraan mengenai kursi menteri sebaiknya dibahas setelah pengumuman resmi hasil Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kamhar menilai sah-sah saja setiap partai menyampaikan aspirasi, termasuk Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet.

Namun, terkait jabatan menteri, menurutnya lebih baik diserahkan kepada presiden terpilih.

Demokrat, tambah Kamhar, taat asas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.

Reaksi PAN

Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dirinya enggan komentari soal Golkar minta jatah 5 menteri.

Menurut dia, saat ini PAN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tengah menunggu hasil resmi dari KPU.

"Soal Partai Golkar saya harus menahan diri tidak mau mengomentari karena itu urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga dihubungi Minggu (17/3/2024).

"Kami juga masih menunggu rapat pleno KPU."

"Jika ada gugatan kita masih menunggu di Mahkamah Konstitusi."

"Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.

Viva Yoga mengungkapkan soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.

Respons PSI

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil pun turut merespon harapan Airlangga.

PSI, kata dia, saat ini tengah fokus penghitungan suara di KPU.

Cheryl juga menuturkan untuk jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi.(tribun network)