TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang.

Ganjar  memilih menjadi rakyat biasa berada di luar pemerintahan itu agar mekanisme pengawasan terhadap pemerintah terus terjaga.

Selain itu untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja.

Ganjar menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol yang mengusung paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran karena akan lebih adil.

“Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair," kata Ganjar dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024) dikutip dari Kompas.TV.

Baca juga: Daftar Politisi yang Berpeluang Jadi Menteri Prabowo, Ada Eks Pembantu Jokowi hingga Pengusaha

Ganjar mengatakan kalau dirinya di luar pemerintahanmungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing.

"Apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan,” imbuhnya.

Ia mengatakan dirinya memberi keleluasaan kepada paslon pemenang Pilpres 2024 untuk menentukan kabinet.

Oleh karena itu, dia tetap menjalin komunikasi dengan para relawan Ganjar-Mahfud di dalam negeri dan di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan.

Termasuk untuk mewujudkan ide atau gagasan dengan memperhatikan realita yang berlangsung di tengah masyarakat.

Misalnya relawan Ganjar-Mahfud di Amerika Serikat (AS) telah melaksanakan pendidikan politik secara rutin agar rakyat melek politik.

“Saya bilang kepada relawan, ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kita hanya bicara kekuasaan,” katanya.

Ganjar menuturkan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) yang dijadwalkan pada 22 April mendatang.

“Tapi takdir, Allah sudah tentukan. Maka ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk rakyat sehingga siapa pun yang ditetapkan oleh KPU dan itu menang, Oktober dia dilantik. Berikan mereka kesempatan untuk memerintah dan kita bisa memberikan dukungan dengan cara macam-macam, yang baik. Kita dukung, yang tidak baik kita kritik, dan yang berkuasa kalau dikritik telinganya enggak boleh tipis, karena itu kecintaan kita pada Republik,” kata Ganjar.

Prabowo dan Gibran Mulai Bahas

Cawapres pemenang Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka menegaskan kalau dirinya bersama Prabowo Subianto sudah membahas terkait dengan komposisi atau nama-nama yang akan masuk ke dalam kabinet.

Pernyataan itu disampaikan Gibran usai dirinya menghadiri acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

"Dah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin," kata Gibran kepada awak media, di kawasan Kuningan, Senin (25/3/2024).

Hanya saja, Gibran tidak membeberkan secara detail kapan peristiwa pembahasan itu dilakukan.

Dirinya juga enggan membeberkan sejauh mana pembahasan itu terjadi, termasuk soal sudah atau belum nya penentuan nama-nama kabinet.

"Nanti, nanti ya," kata Gibran.

Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu hanya memastikan kalau pembentukan kabinet menteri, nantinya murni pada kewenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

Pernyataannya ini sekaligus membantah kalau Presiden RI Jokowi akan ikut campur atau cawe-cawe dalam menentukan kabinet.

"Pak Prabowo yang akan menentukan ya," beber dia.

Meski begitu, Gibran tak menutup kemungkinan jika Jokowi nantinya ikut bantu memberikan masukan perihal susunan kabinet.

Namun untuk penentuan kata dia, mutlak berada di kewenangan Prabowo Subianto.

"Ya mungkin (Jokowi memberikan) masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya," tukas dia.

Diketahui, Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespon tudingan yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam pembentukan Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Menurut Ari pengangkatan Kabinet mendatang merupakan ranah Presiden terpilih Pilpres 2024 dalam hal ini yakni Prabowo Subianto.

"Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi  hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," katanya, Senin (25/3/2024).

Menurut Ari Presiden Jokowi sekarang ini fokus menjalankan pemerintahan terutama dalam menuntaskan agenda kerja di sisa masa jabatannya.

"Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024," pungkasnya.