Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin Rapat Penanganan Darurat Gempa di Kantor Bupati Gresik pada Senin (25/3/2024).  

Dalam arahannya, ia mengatakan bencana gempa adalah bencana yang tidak bisa diprediksi bahkan oleh negara maju sekali pun sampai saat ini.

Baca juga: Gempa Baru Saja Terjadi di Tuban, Kekuatan Magnitudo 4.6

Pascagempa melanda di beberapa wilayah Jawa Timur, kata dia, sejumlah pemerintah daerah langsung mengeluarkan status darurat bencana gempa. 

"Yang terdampak yang mengeluarkan status darurat Lamongan, Gresik dan Surabaya. Penetapan status darurat ini agar pemerintah pusat turun membantu (penanganan)," kata dia dalam Siaran Pers BNPB pada Senin (25/3/2024).

Ia menekankan pihaknya dan pemerintah daerah akan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para warga terdampak.

Baca juga: Seperti Tuban, Malang juga Potensi Gempa, BMKG: Belum Bisa Dipastikan Kapan

Suharyanto meminta masing-masing Kepala Pelaksana BPBD, Dandim, Kapolres dan Bupatinya segera memastikan kebutuhan dasar dari penyintas bencana terpenuhi. 

"Jangan sampai sudah menderita kerugian harta benda, asset terkena bencana, hatinya sedih, ketika di pengungsian terbatas semuanya. Ini tidak boleh terjadi," kata dia. 

BNPB, kata dia, memberikan dukungan berupa dana siap pakai (DSP) dan juga dukungan logistik peralatan kepada wilayah terdampak gempa untuk mepercepat penanganan darurat bencana.

Selain itu, BNPB juga membawa beberapa barang bantuan tanggap darurat tahap awal.

"Kalau ada kebutuhan lebih spesifik, dicek lagi, jangan sampai masyarakat terdampak merasa kurang," kata dia.

Bantuan yang diberikan antara lain, Dana Siap Pakai senilai Rp250 juta masing-masing untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik. 

Selanjutnya Rp200 juta masing-masing untuk Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kota Surabaya.

Kemudian Rp150 juta masing-masing bagi Polres Gresik dan Kodim 0817. 

Baca juga: 149 Gempa Terjadi di Bawean hingga Sabtu Pagi, Paling Besar M 6,5

Dengan demikian, total dana siap pakai untuk dukungan operasional penanganan bencana gempa di wilayah Jawa Timur berjumlah Rp1,2 miliar.

Selain itu BNPB juga memberikan dukungan logistik peralatan berupa sembako 620 paket, hygiene kit 650 paket, selimut 600 lembar, matras 700 lembar, kasur lipat 200 lembar, terpal 300 lembar, tenda pengungsi enam set, tenda keluarga 102 unit dan makanan siap saji 200 pcs diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. 

Untuk Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kota Surabaya masing-masing mendapatkan 200 paket sembako, 200 paket hygiene kit, 200 lembar selimut, 200 lembar matras, 50 lembar kasur lipat, terpal 50 lembar, dua set tenda pengungsi dan 30 unit tenda keluarga. 

Suharyanto mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan perbaikan bagi rumah yang rusak akibat gempa. 

Bagi rumah rusak berat sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan Rp20 juta.

"Rusak berat diperbaiki oleh tim, rusak sedang dan ringan dibangun oleh yang punya rumah, kalau mereka punya sumber daya silakan bangun pakai uang sendiri ga apa - apa, nanti haknya (mendapatkan uang perbaikan) tetep dapat," kata dia.

"Rumah rusak berat dibangunkan oleh kita, kalau yang punya rumah tidak berdasakan kaidah rumah tahan gempa," sambung dia.

Selain perbaikan rumah, kata dia, BNPB juga akan berikan dana bagi rumahnya yang sedang dibangun kembali agar masyarakat bisa tinggal di tempat lain untuk sementar waktu menunggu rumahnya selesai dibangun.

"Yang rusak berat, yang rumahnya sedang dibangun, ada namanya dana tunggu hunian. Satu kepala keluarga (dapat) Rp500 ribu per bulan, itu bisa digunakan untuk sewa rumah," kata dia. 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, Perwakilan Pemerintah Kabuapten Lamongan dan Kota Surabaya. 

Selain itu, perwakilan BPBD Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya, Perwakilan TNI / Polri dan perwakilan BUMN/BUMD serta organisasi perangkat daerah di wilayah terdampak gempa.