Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih PDIP.

Menurut Hasto, Jokowi sempat menugaskan seorang menterinya untuk bertemu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid.

Baca juga: PDIP Sebut Keterangan Saksi Ganjar-Mahfud di MK Akan Jadi Materi Hak Angket DPR

Dia menuturkan, upaya tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Jadi jauh sebelum Pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan," kata Hasto dalam acara bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Hasto PDIP Sebut Ada Kemiripan Antara Soeharto dengan Jokowi, Ini Indikator Persamaannya

Hasto mengungkapkan, menteri yang diutus Jokowi untuk bertemu Ryaas Rasyid itu memiliki kekuatan super power di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Saat itu, kata dia, Ryaas Rasyid diminta menteri itu untuk membujuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar menyerahkan kursi ketua umum (Ketum).

"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," ucap Hasto.

Hasto mengungkapkan, Jokowi disebut ingin menduduki kursi Ketua Umum PDIP dalam rangka kendaraan politik 21 tahun ke depan.

"Jadi dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," imbuhnya.

Baca juga: PDIP Gugat KPU ke PTUN Jakarta Karena Loloskan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres

Tribunnews.com sudah mengkonfirmasi ke Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana, terkait soal ini. Namun, hingga kini belum merespons.