TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon soal dirinya yang dituding akan merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri. 

Presiden membantah akan merebut kursi Ketua Umum partai tempatnya bernaung tersebut.

"Bukannya Golkar," kata Jokowi usai melepas bantuan ke Palestina dan Sudan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (3/4/2024).

Jokowi mempertanyakan isu akan merebut kursi Ketua Umum PDIP ditengah isu dirinya akan merebut kursi Ketua Umum Golkar dari Airlangga Hartarto. Ia meminta tudingan-tudingan seperti itu tidak dilakukan.

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua, jangan seperti itu, jangan seperti itu," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih PDIP.

Menurut Hasto, Jokowi sempat menugaskan seorang menterinya untuk bertemu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid.

Dia menuturkan, upaya tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Jadi jauh sebelum Pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan," kata Hasto dalam acara bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Maju Pilkada Jateng, Eks Aspri Prabowo Tancap Gas Pasang Baliho: Nderek Jokowi, Sareng Prabowo

Hasto mengungkapkan, menteri yang diutus Jokowi untuk bertemu Ryaas Rasyid itu memiliki kekuatan super power di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Saat itu, kata dia, Ryaas Rasyid diminta menteri itu untuk membujuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar menyerahkan kursi ketua umum (Ketum).

"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," ucap Hasto.

Hasto menambahkan, Jokowi disebut ingin menduduki kursi Ketum PDIP dalam rangka kendaraan politik 21 tahun ke depan.

"Jadi dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," imbuhnya