Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Budi Waseso (Buwas) buka suara soal namanya yang disebut dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Hakim pertanyaan rotasi Buwas dari Direktur Utama Perum Bulog menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) di masa kampanye Pemilu 2024.

Buwas mengatakan pencopotannya sebagai Direktur Bulog tidak ada hubungannya dengan Pemilu.

Apalagi bila disebut pencopotannya dilakukan karena menolak program Bansos.

"Jadi tidak  ada hubungannya dengan itu, menolak, itu nggak ada," kata Buwas usai acara pengukuhan pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Buwas mengatakan bansos merupakan program dari pemerintah.

Baca juga: Buwas Dicopot Sebagai Dirut Bulog, Erick Thohir: Rotasi Biasa

Bulog bertugas menyalurkan Bansos tersebut.

Bulog, kata Buwas, tidak bisa menolak tugas yang menjadi program pemerintah.

"Justru bansos itu kan programnya pak Presiden, programnya pemerintah. Beras yang di Bulog itu kan berasnya pemerintah. Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan beras itu saya tugasnya hanya menyalurkan," katanya.

Buwas mengatakan pencopotannya sebagai Dirut Bulog merupakan hal biasa.

Ia tidak mempermasalahkan pencopotannya tersebut.

"Jadi saya menjadi kepala Bulog itu kalau kita mau jujur ya lihat aturan ketentuan menteri. Itu kontraknya, itu penugasannya 5 tahun. Dan saya sudah 5 tahun bahkan lebih. Dan pergantian itu biasa. Bagi saya itu biasa saja gak ada masalah, bagi saya ya," ujarnya.

Dipertanyakan Majelis Hakim

Sebelumnya, hakim konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan latar belakang perpindahan posisi Budi Waseso (Buwas) dari Direktur Utama Perum Bulog menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero).

Dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang menghadirkan salah satunya Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, Arief menilai perpindahan posisi itu bisa saja berkaitan dengan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024.

"Yang pertama kita mengenal lembaga ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada kepala Bulog," kata Arief di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

"Pada saat-saat kritis saya baca di massa media kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa ini yang melatarbelakangi?" sambungnya.

Sebagaimana diketahui, dalil permohonan dalam sidang sengketa pilpres ini salah satunya berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) yang diungkapkan oleh pihak Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud selaku pemohon.

"Jadi di situ Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arif Prasetyo, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial, itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe," ujarnya.