TRIBUNNEWS.COM - Dugaan korupsi PT Timah Tbk menimbulkan efek domino bagi lingkungan di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Adapun dampak tersebut terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang ilegal yang terjadi di Babel tetapi justru diduga difasilitasi oleh PT Timah Tbk.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan dampak yang paling kentara adalah terkait luas kerusakan akibat kasus korupsi ini.

Ketut mengungkapkan pihaknya bisa mengetahui luas kerusakan lingkungan tersebut dari pantauan satelit dan tidak hanya lewat mendatangi lokasi.

Lewat pantauan tersebut, dia mengungkapkan luas kerusakan lingkungan di Babel akibat kasus korupsi ini mencapai dua kali luas Jakarta.

"Kita tidak menyidik dalam bentuk datang ke TKP tetapi sudah gunakan foto dan video satelit. Maka saya sering ngomong bahwa kerusakan lingkungan yang di sana itu mencapai dua kali lipat luas Jakarta," kata Ketut dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan di YouTube Tribunnews seperti dikutip pada Jumat (5/4/2024).

Selain itu, Ketut juga mengungkapkan bahwa pemulihan lingkungan di Babel membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan.

Bahkan, dia menyebut waktu pemulihan atau rehabilitasi yang dibutuhkan mencapai ratusan tahun.

"Itu biaya paling besar karena itu berbicara impact generation. Kalau melakukan rehabilitasi lingkungan, nggak bisa 1 atau 5 tahun tap 100 tahun."

"Sampai lahan-lahan itu bisa ditempati baik lagi oleh manusia, habitat, makhluk hidup, dan rantai makanan bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Baca juga: Kejagung Tegaskan akan Kejar Harta Tersangka Kasus Korupsi PT Timah Sampai Luar Negari

Efek Ekonomi: Ekspor Anjlok, Daya Beli Masyarakat Turun

Di sisi lain, korupsi PT Timah ini juga berefek kepada sektor ekonomi di Babel.

Hal ini terlihat dari hasil statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung pada 1 April 2024.

Berdasarkan data tersebut, nilai ekspor Bangka Belitung pada Februari 2024 mengalami penurunan secara year to year (y-on-y) dengan Februari 2023 yaitu sebesar 83,3 persen.

BPS mencatat nilai ekspor Bangka Belitung pada Februari 2024 hanya 18,76 juta dolar AS dan mengalami anjlok dibanding Februari 2023 lalu yang mampu mencapai 112,57 juta dolar AS.

Bahkan, pada Februari 2024 ini, Bangka Belitung sama sekali tidak melakukan ekspor Timah.

"Dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu (y-on-y), nilai ekspor Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 83,33 persen dibandingkan Februari 2023."

"Penurunan nilai ekspor didorong oleh turunnya ekspor timah sebesar 100 persen dan ekspor nontimah sebesar 40,09 persen," demikian tertulis dalam laporan BPS Bangka Belitung.

Kemudian ketika dibandingkan dengan Januari 2024, ekspor di Bangka Belitung juga mengalami penurunan sebesar 37,02 persen.

Adapun ekspor pada Januari 2024 mencapai 29,79 juta dolar AS, meski pemasukan tersebut berasal dari ekspor non timah.

Di sisi lain, ekspor pada bulan Januari-Februari 2024 di Bangka Belitung didominasi oleh komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati yaitu sebesar 34,23 juta dolar AS.

Kemudian, disusul komoditas kopi, teh, dan rempah-rempah yang menyumbang pendapatan mencapai 4,59 juta dolar AS.

Sementara, dikutip dari laman DPR RI, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Patijaya mengungkapkan bahwa ekonomi di Bangka Belitung sedang tidak baik-baik saja dengan ditandai melemahnya daya beli masyarakat.

Hal ini lantaran belum terbitnya Rencana Kerja Anggara Biaya (RKAB) perusahaan tambang timah sehingga perusahaan pertambangan yang belum beroperasi.

Padahal, kata Bambang, timah menjadi komoditas utama untuk menggerakan roda perekonomian di Bangka Belitung.

"Salah satu yang menjadi keluhan adalah ekonomi tidak bergerak, salah satu solusi adalah mesti dilakukan percepatan agar ekonomi bisa bergerak di bidang pertambangan. Memang betul timah itu menjadi komoditas penting dalam perekonomian, kalau timah lesu semua jadi lesu," ujar Bambang dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Baca juga: Saat Kerugian Negara akibat Korupsi Timah Jauh Lebih Besar Ketimbang Dana Bansos 2024

Senada, Bupati Belitung, Burhanudin juga menyebut bahwa ekonomi masyarakat di sana sangat memprihatinkan.

Kini, katanya, timah yang berada di Bangka Belitung tak dapat dijual karena tidak ada yang mau membeli.

Hal ini, ujar Burhanudin, buntut kasus dugaan korupsi di PT Timah yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini.

"PT Timah hanya mau beli dari IUP PT Timah, ini jelang Lebaran ini kita butuh solusi cepat siapa yang mau beli timah masyarakat agar ekonomi bisa bergerak," jelasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Korupsi di PT Timah