TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), buntut kasus korupsi timah Rp271 triliun yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Awalnya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, ditanya mengenai adakah keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus tersebut.

Ia pun menjawab, bahwa dia tidak tahu dan belum bisa membuktikan adanya dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus PT Timah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun itu.

"Soal keluarga Jokowi tahu, itu saya tidak tahu dan saya belum bisa buktikan itu," ujar Boyamin, Minggu (7/4/2024).

Boyamin lantas mengatakan, sejak pemerintahan Jokowi banyak kebijakan soal pertambahan jebol.

Pasalnya, menurut Boyamin, tata pemerintahan Jokowi buruk dan terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

Sehingga, menyebabkan pengawasan di sektor pertambangan menjadi kendor.

"Sehingga pengawasan di sektor pertambangan menjadi kendor dan jebol," katanya.

Maka dari itu, kata Boyamin, banyak perusahaan-perusahaan yang nakal mengambi kesempatan, seperti kasus PT Jiwasraya dan kasus Asabri.

"Jadi istilahnya, zaman pemerintahan jokowi, khususnya pengawasan buruk sehingga banyak orang korupsi besar-besaran," ujar dia.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memerkisa pengusaha berinisial RBS atau RBT sebagai sasksi dalam kasus korupsi PT Timah tersebut pada Senin (1/4/2024) lalu.

Baca juga: Terkait Korupsi Timah, Harvey Moeis Tak Bisa Dimiskinkan, Pakar Hukum: Gimana Caranya?

Dalam hal ini, Boyamin menduga, RBS merupakan aktor intelekual di balik kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp271 triliun itu.

Salah satu peran RBS ini, diduga menyuruh Harvey Moeis dan crazy rich PIK Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR.

Ada 16 Tersangka Kasus Korupsi Timah

Dalam perkara ini, diketahui bahwa tim penyidik telah menetapkan 16 tersangka.

Di antaranya, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice (OOJ) alias perintangan penyidikan.

Para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, antara lain terdapat penyelenggara negara, seperti M Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) dan pihak swasta, salah satunya Helena Lim tadi.

Berikut daftar lengkapnya;

1. M Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), mantan Direktur Utama PT Timah;
2. Emindra (EML), Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018
3. Alwin Albar (ALW), Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah.
4. Tamron alias Aon (TN), Pemilik CV Venus Inti Perkasa (VIP)
5.  Achmad Albani (AA), Manajer Operasional CV VIP
6. BY, Komisaris CV VIP
7. HT alias ASN, Direktur Utama CV VIP
8. Rosalina (RL), General Manager PT Tinindo Inter Nusa (TIN) 
9. RI, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS)
10. SG alias AW, pengusaha tambang di Pangkalpinang
11. MBG, pengusaha tambang di Pangkalpinang
12. Suparta (SP), Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT)
13. Reza Andriansyah (RA), Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
14. Helena Lim, Manajer PT Quantum Skyline Exchange
15. Toni Tamsil alias Akhi, adik Tamron (kasus OOJ)
16. Harvey Moeis, pemegang saham PT Refined Bangka Tin (RBT)

(Tribunnews.com/Rifqah/Hasanudin Aco)